Ketua MPR Imbau Kepala Daerah Sosialisasikan Protokol Kesehatan New Normal

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 22:13 WIB
Bamsoet
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau para kepala daerah dari 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan new normal untuk segera dan secara intensif menyosialisasikan protokol kesehatan. Kemudian agar kebijakan baru ini bisa menjangkau semua rumah tangga atau keluarga, kegiatan sosialisasi protokol kesehatan juga hendaknya melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).

"Jangan sampai protokol kesehatan itu hanya dipahami petugas, tetapi tidak dipahami warga. Para kepala daerah dari 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota itu harus segera mengambil inisiatif menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Libatkan dan kerahkan para camat, lurah hingga pengurus RT/RW atau kepala desa. Target sosialisasi harus menjangkau seluruh keluarga, sehingga setiap individu paham dan mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Perlu diketahui, protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Bamsoet mengatakan, para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi oleh aparatur daerah.

Adapun penerapan protokol kesehatan new normal itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata, hingga di tempat kerja atau perkantoran, dan sentra-sentra kegiatan industri.

"Dan harus segera ditambah lagi, pelonggaran rumah-rumah ibadah," tegas Bamsoet.

Bamsoet juga mengingatkan, bahwa new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat bisa melakoni lagi kegiatan-kegiatan produktif dan keagamaan.

Pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja. Kendati penerapan protokol kesehatan new normal akan didukung TNI dan Polri, para kepala daerah tetap harus pro aktif memastikan new normal berjalan dengan baik dan mencapai target. Tolak ukur utamanya adalah menurunnya jumlah pasien COVID-19.

"Jangan sampai new normal justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan COVID-19. Dan jangan sampai penerapan new normal yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan," ujar Bamsoet.

Bamsoet pun menambahkan, bahwa pengawasan dalam penegakan disiplin protokol new normal oleh petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasi dan edukasi.

(akn/ega)