KPU Susun Protokol Kesehatan Antisipasi COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 19:33 WIB
Jari tinta coblos. Ari Saputra/Ilustrasi/detikcom
Ilustrasi Pilkada (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan agar saat pilkada serentak, yang rencananya digelar pada Desember 2020, para petugas penyelenggara pemilu dilengkapi perlindungan supaya tak tertular COVID-19. Selain itu, KPU mengusulkan agar ada alat coblos sekali pakai.

"Saya perlu sampaikan juga ke pemerintah, kemarin item-item yang masuk, setelah kita rapat langsung kita lanjutkan lagi kumpul lagi setelah RDP membahas lagi. Ada dua hal yang belum masuk, walaupun sudah saya sampaikan kemarin, anggarannya belum dimasukkan, itu alat coblos satu kali pakai. Selain itu, sudah saya paparkan, disinfektan, sarung tangan masker, dan lain-lain itu ada alat coblos sekali pakai," kata Arief, Kamis (28/5/2020).

Hal itu dikatakan dalam diskusi online bertajuk Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020. Arief mengatakan alat tusuk sekali pakai itu akan menggantikan paku yang biasanya dipakai berkali-kali oleh para pemilih.

Selain itu, KPU juga mengusulkan agar tinta yang sebelumnya bisa dipakai secara bergantian setelah masyarakat selesai mencoblos, kini dapat dilakukan sekali pakai. Namun KPU masih membahas bagaimana teknis pemberiannya.

"Kemudian tinta. Tinta kan selama ini sebotol satu celup semuanya masuk di situ jarinya. Ini nanti kita akan juga prinsipnya sekali pakai. Apakah dengan spray apakah dengan tetes, pokoknya menetes pada satu pemilih atau disemprotkan pada satu pemilih yang lain tidak tersentuh," ungkapnya.

KPU juga mengusulkan agar penyelenggara pemilu yang bertugas dalam tahapan pilkada dilakukan tes COVID-19. Akan tetapi KPU masih membicarakan berapa kali petugas penyelenggara pemilu akan dites.

"Tadi malam kita bahas lagi ada satu lagi usulan, itu tes Corona kepada penyelenggara pemilu. Sekarang sedang kita hitung. Kalau KPPS itu tesnya kapan. Menjelang pemungutan suara, menjelang pembukaan pemungutan suara, atau bagaimana. Kemudian berapa kali tes, PPS PPK ini durasinya panjang. Mulai dari verifikasi dukungan calon perseorangan, kemudian pemutakhiran data pemilih, nanti ada DPS (Daftar Pemilih Sementara) ada verifikasi lagi, nah itu tesnya berapa kali? Apakah selama 6 bulan ini dia hanya tes satu kali? Atau kemudian tesnya 2 kali. Itu dengan metode yang seperti apa? Apakah rapid test atau PCR ini sedang kita hitung," sambungnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan hal serupa. Dia mengatakan pada Pilkada 2020 yang rencananya digelar pada Desember 2020 nanti harus punya protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Ia meminta agar petugas pengawas diberi alat pelindung diri (APD) hingga alat pencuci tangan atau hand sanitizer untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Selanjutnya
Halaman
1 2