Zulkifli Hasan ke Kader PAN: Kongres Sudah Usai, Tak Ada Waktu Bertengkar

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 15:09 WIB
Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan resmi menutup kongres di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (12/2/2020).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta para kader PAN membuka lembaran baru dan bersatu membangun partai. Kongres PAN yang penuh dinamika, kata Zulhas, sudah selesai.

"Kongres sudah selesai dengan segala dinamikanya. Kita sudah mengetahui, merasakan, sudah selesai. Mari kita tutup buku, kita buka buku yang baru, untuk bersama-sama menjaga kebersamaan, soliditas kader. Kita buka buku yang baru untuk mempersiapkan diri sejak dini," kata Zulkifli dalam silaturahmi PAN yang digelar virtual, Kamis (28/5/2020).

Zulkifli mengatakan tidak ada waktu bagi kader PAN untuk bertengkar karena harus menyongsong Pemilu 2024. Ia juga menegaskan semua kader, baik yang mendukungnya maupun tidak, berhak menduduki posisi apa pun di partai.

Ketum PAN Zulkifli Hasan bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) dan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi (kiri)Ketum PAN Zulkifli Hasan bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) dan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi (kiri). (Foto: Tangkapan layar silaturahmi virtual PAN)

"Waktu kita tidak terasa, berjalan cepat sekali. Oleh karena itu, tidak ada waktu sebetulnya untuk bertengkar. Oleh karena itu, saya tidak bosan-bosannya, Kongres sudah usai. Saudara-saudara, pengurus DPD-pengurus DPW berhak jadi apa pun di partai kita ini, mendukung atau tidak mendukung saya waktu kemarin. Itu sudah selesai," tegas Zulkifli.

"Yang ingin ketua DPW, ketua DPD, silakan, tapi usahakan musyawarah mufakat. Bertempur habis-habisan itu sudah kita alami dan itu memerlukan energi yang lama dan berat untuk kita. Oleh karena itu, musyawarah mufakat itu juga bagian dari demokrasi, berbagi peran, karena sekali lagi kita ini adalah kolektif kolegial," imbuhnya.

Zulkifli meminta para kader PAN fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Karena itulah, para kader diminta tidak bertengkar dan melupakan perpecahan dalam Kongres PAN 2020.

"Nah, tidak terasa ini sudah 2020, sebentar lagi 2021, 2022, 2023, 2024, cepat sekali, Saudara-saudara. Tiga tahun lagi, tiga tahun lagi kita pemilu lagi. Sudah tidak ada waktu untuk bertengkar, apalagi masih tidak move on. Sudah, kongres sudah usai. Itu pesan saya berkali-kali, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, Saudara-saudara," ujar Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli menyoroti wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen hingga ke kabupaten/kota. Zulkifli menyebut hal itu menjadi tantangan besar dan akan berusaha mempertahankan angka ambang batas sebesar 4 persen.

"Kita akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, Saudara-saudara, tidak mudah. Baru-baru ini Saudara dengar di DPR sedang dirancang Undang-Undang mengenai Pemilu, salah satunya parliamentary threshold. Mereka meminta partai besar 7 persen, dan itu sampai ke daerah. Ini penting. Teman-teman di daerah, tidak ada waktu untuk kita bertengkar lagi, tidak ada waktu kita untuk berleha-leha," tutur Zulkifli.

"Kongres sekali lagi dengan segala dinamikanya sudah usai. Nanti salah satu usulan partai-partai besar PT atau parliamentary threshold itu 7 persen sampai ke kabupaten, kota, provinsi, semua berlaku. Memang belum, baru rancangan undang-undang. Kita akan berusaha nanti untuk mempertahankan pendapat kita 4 persen itu, Saudara. Perjuangan. Tentu ada semangat partai-partai besar untuk menghabisi partai-partai menengah. Oleh karena itu, kita harus sigap bersama-sama untuk bersatu," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga kembali menegaskan posisi PAN terhadap pemerintah. Mantan Ketua MPR itu menegaskan PAN menjadi mitra kritis pemerintah dan akan memberikan kritik yang membangun.

"Bagaimana hubungan kita dengan pemerintah? Saya sudah berkali-kali mengatakan hubungan kita dengan pemerintah adalah mitra kritis, Saudara-saudara. Kita bermitra tapi tetap kritis yang konstruktif. Tujuannya mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk perbaikan. Kalau dia nggak beres, kita kritisi habis-habisan," pungkasnya.

(azr/hri)