New Normal, Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Fokus ke Pencegahan

ADVERTISEMENT

New Normal, Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Fokus ke Pencegahan

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 13:58 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (Zhacky-detikcom)
Jakarta -

Pemerintah akan mengambil kebijakan memperlonggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang disebut new normal. Kebijakan tersebut dinilai Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat, tidak hanya pereknomian negara.

"Mengapa rakyat dikorbankan? Karena seharusnya relaksasi dilakukan seperti di negara-negara lain apabila tren penurunan korban infeksi baru menurun terus sampai di bawah (Rt) 1.0," ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Syarief juga menuturkan bahwa pemerintah seharusnya belajar dari beberapa negara yang melakukan pelonggaran pembatasan dengan pertimbangan matang. Hal ini terkait jumlah orang yang terkontaminasi COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Hingga Selasa (26/5), sebanyak 415 orang terkontaminasi COVID-19, korban meninggal bertambah 27 orang, sehingga total kasus positif sebesar 23.165 kasus dengan 1.418 meninggal dunia dengan tingkat infeksi masih diatas 2.5.

Seperti halnya di Wuhan Cina, kata dia, setelah melakukan lockdown selama 11 pekan, Wuhan Cina kembali dibuka. Kota yang merupakan episentrum awal COVID-19 melakukan pelonggaran lockdown setelah terjadi penurunan tambahan kasus yaitu hanya 3 kasus positif dalam 3 pekan terakhir di mana kasus positif mencapai 82.992 kasus dan kasus sembuh mencapai 78.277 kasus.

"Jerman mulai membuka kembali bisnis secara bertahap, termasuk menggelar kembali liga Bundesliga tanpa penonton. Jerman melakukan pelonggaran setelah terjadi penurunan tambahan kasus secara signifikan dan mampu menyembuhkan 164 ribu dari total 181 ribu kasus positif. Data dari Robert Koch Institute (RKI) untuk penyakit menular menyebutkan tingkat infeksi berada di angka 0,65. Meskipun lockdown dilonggarkan namun social distancing dan penggunaan masker tetap akan diberlakukan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Syarief, Denmark juga mulai melonggarkan lockdown dan membuka sekolah secara bertahap. Data dari Statens Serum Institute menyebutkan tingkat penularan di Denmark turun menjadi 0,7. Selanjutnya, Italia mulai memberikan izin bekerja untuk 4 juta orang. Usaha seperti restoran pun mulai dibuka untuk sistem takeaway. Kegiatan ibadah dan pernikahan mulai dilakukan pelonggaran setelah terjadi penurunan jumlah kasus aktif sebesar 2,29% dari total kasus konfirmasi mencapai 231 ribu dengan jumlah kasus sembuh 32.955 kasus.

Sementara, Vietnam menjadi salah satu negara yang telah melonggarkan kebijakan pembatasan setelah tak ada kasus baru dan meninggal karena COVID-19 selama enam hari berturut-turut. Bahkan, kasus positif yang terjadi di Vietnam berjumlah 327 kasus dan tidak ada sama sekali meninggal dunia.

"Malaysia mulai melonggarkan lockdown untuk kegiatan perekonomian. Namun, usaha yang diizinkan beroperasi kembali harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pelonggaran ini diambil setelah kasus positif mencapai 7.604 kasus dengan tingkat kesembuhan sebanyak 80,9 persen," katanya.

Negara ketujuh yang membuka lockdown dengan ketat adalah Belanda. Murid-murid diizinkan untuk kembali ke sekolah meskipun jam pelajaran masih dipangkas. Institut Kesehatan Masyarakat Belanda menyebutkan tingkat infeksi turun di bawah 1,0. Sehingga kebijakan pelonggaran diambil setelah jumlah kasus positif di Belanda mencapai 45.578 kasus.

Begitu pula Korea Selatan melakukan pelonggaran setelah berhasil menurunkan tingkat infeksi baru secara signifikan hanya 40 orang. Melihat situasi tersebut, Syarief mendorong pemerintah agar melakukan pertimbangan yang matang.

"Belajar lah dari negara-negara lain yang sudah melonggarkan pembatasan. Maka tugas utama pemerintah harus mampu menekan penularan COVID-19 terlebih dahulu di bawah tingkat infeksi 1,0," ungkapnya.

Pemerintah juga harus mempersiapkan segala protokoler agar COVID-19 dapat teratasi meski dilakukan pelonggaran PSBB. Kebijakan PSBB yang diberlakukan terlambat oleh pemerintah juga memerlukan hasil dan waktu yang tidak singkat.

Lebih lanjut, Syarief menyampaikan, pemerintah juga harus memberikan jaminan jika ingin tetap memberlakukan kebijakan new normal. Adanya jaminan bagi rakyat membuktikan bahwa pemerintah telah bekerja sesuai amanat yang ditetapkan oleh konstitusi UUD 45.

"Sekali lagi jangan mengorbankan kesehatan rakyat. Seandainya pemerintah tetap akan memberlakukan pelonggaran PSBB maka harus ada jaminan bahwa tidak akan terjadi peningkatan korban infeksi baru yang berarti dan korban yang sembuh harus semakin meningkat secara signifikan begitupun yang meninggal semakin kecil atau mendekati nol," pungkasnya.

(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT