Dewas KPK Bahas Laporan soal Dugaan Pelanggaran Etik Deputi Penindakan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 13:35 WIB
Syamsuddin Haris
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengatakan menerima pengaduan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan pelanggaran kode etik Deputi Penindakan KPK Karyoto. Dewas mengaku akan membahas laporan dari MAKI tersebut.

"Ya benar, Dewas akan membahas laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh MAKI tersebut," kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

MAKI sebelumnya melaporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto ke Dewan Pengawas KPK pada Selasa (26/5). MAKI menduga Karyoto melakukan sejumlah pelanggaran kode etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap staf Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

"Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei 2020, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, via e-mail telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Pimpinan Bidang Penindakan KPK dalam memberikan rilis kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (26/5).

Boyamin menyebut MAKI menemukan sejumlah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Karyoto terkait OTT staf UNJ itu.

Dugaan pelanggaran etik itu dari penyampaian keterangan pers oleh Karyoto dinilai bertentangan dengan arahan Dewas KPK hingga dugaan OTT UNJ itu tidak tertib dan tidak lengkap administrasi penyelidikan sebagaimana ditentukan SOP dan KUHAP untuk penangkap seseorang atau permintaan keterangan para pihak dari staf dan Rektor UNJ itu.

"Kegiatan tangkap tangan sesuai prosedur standar adalah dilakukan penyadapan terhadap pihak-pihak terkait. Dalam kegiatan tangkap tangan ini jika dilakukan penyadapan maka Saya yakin tidak ada izin penyadapan dari Dewan Pengawas atau jika tidak dilakukan penyadapan maka telah melanggar SOP KPK," sebut Boyamin.

Untuk diketahui, KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan THR di UNJ pada Rabu (20/5). KPK mengamankan uang senilai USD 1.200 dan Rp 27,5 juta dalam OTT itu.

Kasus dugaan pungli di UNJ kini dilimpahkan ke kepolisian. Polda Metro Jaya mengatakan belum ada tersangka dalam kasus tersebut karena masih dalam penyelidikan. Namun tujuh orang yang diserahkan KPK ke Polda Metro Jaya dikenai wajib lapor.

"Makanya hasil gelar perkara tadi malam, 7 orang yang diserahkan KPK dikembalikan dulu, mereka wajib lapor. Nah, kasus seperti apa ini didalami dulu. Selanjutnya kan akan ada klarifikasi, undang, periksa, kan gitu, belum ada tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (23/5).

(ibh/dhn)