Mahkamah Agung (MA) memutuskan Angkasa Pura Logistik tidak melakukan praktik monopoli di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut MA, meskipun PT Angkasa Pura Logistik menguasai pasar, tapi dia bukan penentu harga.
Kasus bermula saat investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik monopoli di Bandara Sultan Hasanuddin. Investigator menemukan Angkasa Pura Logistik menjadi satu-satunya yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo.
KPPU yang menerima laporan itu kemudian menggelar sidang. Pada 14 Juni 2017, KPPU memutuskan Angkasa Pura Logistik bersalah melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 17 berbunyi:
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
