Survei Indo Barometer-RRI

Survei: Publik Tak Puas Penanganan Pengangguran-Kemiskinan akibat Corona

Elza Astari Retaduari - detikNews
Selasa, 26 Mei 2020 12:10 WIB
Poster
Ilustrasi Virus Corona (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Indo Barometer bekerja sama dengan Puslitbangdiklat RRI melakukan survei soal pengangguran dan kemiskinan imbas dari pandemi virus Corona (COVID-19). Salah satu hasil surveinya menunjukkan mayoritas publik tidak puas terhadap penanganan pengangguran dan kemiskinan oleh pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dari siaran pers yang diterima Selasa (26/5/2020), survei dilakukan pada 12-18 Mei 2020 di 7 Provinsi besar di Indonesia yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Metode survei ini adalah quota and purposive sampling dengan margin of error 4,90% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini menunjukkan sebanyak 84,3% publik (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali) merasa tidak puas akan penanganan Jokowi terhadap masalah pengangguran akibat pandemi Corona. Hanya 11,6% (gabungan sangat puas dan puas) merasa puas.

Berikut ini persepsi publik terhadap penanganan masalah pengangguran sebagai akibat wabah Corona oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf:

Sangat Puas: 0,3%
Puas: 11,3%
Tidak Puas: 73,5%
Tidak Puas Sama Sekali: 10,8%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 4,3%

Sejumlah alasan ketidakpuasan akan penanganan pengangguran oleh Jokowi-Ma'ruf imbas Corona diungkapkan publik. Dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dinilai mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan (19,8%), lalu sulitnya mencari pekerjaan (15,2%), Kartu Pra Kerja belum efektif (11,2%), belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur (8,6%), banyak kasus PHK (8,1%), banyak perantau yang pulang kampung karena hilang pekerjaan (5,1%), hingga belum terasa bantuan pekerjaan dari pemerintah (7,6%).

Kemudian, alasan publik merasa puas akan penanganan pengangguran oleh Jokowi-Ma'ruf imbas Corona seperti program Kartu Pra Kerja bagus, namun pendaftaran sulit (32,8%), ada bantuan sosial untuk pengangguran (20,7%), ada program untuk mengatasi pengangguran (19%). Selain itu juga karena adanya bantuan pemerintah untuk PHK (8,6%) dan ada kelonggaran dari pemerintah untuk perusahaan (5,2%).

Survei ini juga menunjukkan ketidakpuasan publik akan penanganan masalah kemiskinan akibat Corona yang dilakukan pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Ada 74,1% (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali) yang merasa tidak puas. Hanya 23,6% (gabungan sangat puas dan puas) yang puas terhadap penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintah.

Berikut ini persepsi publik terhadap penanganan masalah kemiskinan sebagai akibat COVID-19 oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf:

Sangat Puas: 0,8%
Puas: 22,8%
Tidak Puas: 67,3%
Tidak Puas Sama Sekali: 6,8%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2,5%

Alasan publik merasa tidak puas penanganan kemiskinan oleh Jokowi-Ma'ruf akibat wabah Corona di antaranya seperti kemiskinan semakin bertambah (21,9%), korupsi dana bantuan (18,9%), bantuan bagi masyarakat miskin lambat (13,6%), dan jumlah bantuan sedikit (10.1%). Kemudian juga karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu (7,6%), bantuan tidak tepat sasaran (6,3%), bantuan tidak merata (5,0%), masih banyak masyarakat miskin (1,3%), hingga banyak penyalahgunaan distribusi bantuan (1,3%).

Sementara alasan publik yang merasa puas penanganan kemiskinan oleh Jokowi-Ma'ruf akibat wabah Corona seperti ada bantuan keringanan biaya listrik (28,6%), ada bantuan dari pemerintah bagi warga miskin (27,9%), ada bantuan dari presiden (20,1%). Selain itu, juga karena ada banyak sumber bantuan (7,1%), bantuan langsung tunai dari dana desa (6,7%), bansos tunai dari Kemensos (5,3%), dan bantuan sembako bagi yang kurang mampu (3,2%).

Untuk diketahui, survei ini menunjukkan soal persepsi publik terhadap masalah pengangguran dan kemiskinan imbas pandemi Corona di Indonesia. Hasilnya, publik merasa pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Ada 95,6% publik yang merasa ada penambahan pengangguran akibat Corona. Sementara 90,1% publik menilai kemiskinan di Indonesia meningkat.

(elz/tor)