.webp)
Lembaga Indo Barometer bekerja sama dengan Puslitbangdiklat RRI melakukan survei soal pengangguran dan kemiskinan imbas pandemi virus Corona (COVID-19). Salah satu hasil surveinya menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pengangguran dan kemiskinan yang dianggap meningkat tajam.
Dari siaran pers yang diterima pada Selasa (26/5/2020), survei dilakukan pada 12-18 Mei 2020 di 7 provinsi besar di Indonesia, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Metode survei ini adalah quota and purposive sampling dengan margin of error 4,90% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dalam survei ini, publik diminta membandingkan masalah pengangguran di Indonesia sebelum dan sesudah adanya wabah Corona. Hasilnya, mayoritas responden merasa angka pengangguran semakin meningkat. Ada 95,6% (gabungan sangat meningkat dan meningkat) yang menilai angka pengangguran bertambah setelah adanya COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini persepsi publik soal masalah pengangguran sebelum dan sesudah adanya Corona:
Sangat Meningkat: 59,8%
Cukup Meningkat: 35,8%
Sama Saja: 3,3%
Cukup Menurun: 0,0%
Sangat Menurun: 0,3%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 0,8%
Publik juga diminta membandingkan masalah kemiskinan di Indonesia sebelum dan sesudah adanya pandemi Corona. Sebanyak 90,1% (gabungan sangat meningkat dan cukup meningkat) merasa angka kemiskinan bertambah.
Berikut ini persepsi publik soal masalah kemiskinan sebelum dan sesudah adanya Corona:
Sangat Meningkat: 44,3%
Cukup Meningkat: 45,8
Sama Saja: 8,1%
Cukup Menurun: 0,0%
Sangat Menurun: 1%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 0,8%
Sebelumnya diberitakan, mayoritas responden tidak puas akan penanganan Corona yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak kasus pertama positif diumumkan pada 2 Maret lalu. Ada 53,8% yang merasa tidak puas (gabungan puas dan tidak puas sama sekali) dan 45,9% yang merasa puas (gabungan puas dan sangat puas).
Adapun beberapa alasan yang membuat publik tidak puas atas penanganan virus Corona oleh Jokowi-Ma'ruf Amin paling besar (17,3%) adalah kebijakan yang dianggap tidak konsisten. Kemudian disusul lambatnya pendistribusian bantuan sosial (10,7%), data penerima bantuan tidak akurat (10,1%), penanganan secara umum (8,9%), hingga pasien terinfeksi semakin banyak (6%).
Responden ternyata lebih puas terhadap penanganan Corona oleh pemerintah provinsi. Dari hasil survei, diketahui ada 57,3% (gabungan puas dan sangat puas) yang merasa puas terhadap penanganan pemprov. Publik yang tidak puas ada 41,1% (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali).
(elz/tor)
