Survei: Penanganan Corona Pemerintah Pusat Tak Memuaskan, Pemprov Lebih Baik

Presiden Jokowi, Panglima TNI, dan Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau persiapan kesiapan New Normal di Stasiun MRT — Presiden Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta -

Lembaga Indo Barometer bekerja sama dengan Puslitbangdiklat RRI melakukan survei soal pengangguran dan kemiskinan imbas pandemi virus Corona (COVID-19). Salah satu hasil surveinya menunjukkan masyarakat lebih puas terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah provinsi ketimbang pemerintah pusat.

Dari siaran pers yang diterima pada Selasa (26/5/2020), survei dilakukan pada 12-18 Mei 2020 di 7 provinsi besar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Metode survei ini adalah quota and purposive sampling dengan margin of error 4,90% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini menunjukkan mayoritas responden tidak puas akan penanganan Corona yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak kasus pertama positif diumumkan pada 2 Maret lalu. Ada 53,8% yang merasa tidak puas (gabungan puas dan tidak puas sama sekali) dan 45,9% yang merasa puas (gabungan puas dan sangat puas).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini hasil kepuasan masyarakat atas penanganan pemerintah pusat terhadap COVID-19:

Sangat Puas: 2,0%
Puas: 43,9%
Tidak Puas: 48,5%
Tidak Puas Sama Sekali: 5,3%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 0,3%

Adapun beberapa alasan yang membuat publik tidak puas atas penanganan virus Corona oleh Jokowi-Ma'ruf paling besar (17,3%) adalah karena kebijakan yang dianggap tidak konsisten. Kemudian disusul lambatnya pendistribusian bantuan sosial (10,7%), data penerima bantuan tidak akurat (10,1%), penanganan secara umum (8,9%), hingga pasien terinfeksi semakin banyak (6%).

Sementara itu, beberapa alasan publik puas terhadap penanganan virus Corona oleh Jokowi-Ma'ruf paling besar (31,1%) adalah penanganan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dianggap sudah cukup baik. Selain itu, penanganan cepat tanggap (19,2%), banyak pasien sembuh (10,6%), hingga terlihat kerja nyata (6%).

Responden ternyata lebih puas terhadap penanganan Corona oleh pemerintah provinsi. Dari hasil survei, diketahui ada 57,3% (gabungan puas dan sangat puas) yang merasa puas terhadap penanganan pemprov. Publik yang tidak puas ada 41,1% (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali). Berikut ini hasilnya:

Sangat Puas: 4,0%
Puas: 53,3%
Tidak Puas: 38,3%
Tidak Puas Sama Sekali: 2,8%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 1,8%

Alasan responden puas terhadap penanganan virus Corona oleh pemprov antara lain gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat (26,2%), pencegahan penularan COVID-19 di daerah bagus (22,7%), kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2%), jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun (7,6%), hingga kerja nyata gubernur (7,1%) dan PSBB di daerah sudah berjalan baik.

Lalu, alasan ketidakpuasan penanganan virus Corona oleh Pemprov terbanyak adalah distribusi bantuan lambat (20,8%). Disusul PSBB banyak pelanggaran (14,6%), bantuan tidak tepat sasaran (12,8%), bantuan tidak merata (10,6%), hingga kurang pengawasan terhadap penerapan PSBB (6,6%).

Ada juga jawaban terbuka dari publik soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selalu berbeda dengan aturan pusat (4,4%). Ini masuk kategori ketidakpuasan publik akan penanganan virus Corona oleh Pemprov. Ditambah lagi poin di Jakarta terlalu banyak penyebaran Corona (3,6%).

(elz/tor)