KPK Oper Kasus OTT ke Polisi, UNJ Klaim Tak Ada Korupsi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 26 Mei 2020 08:42 WIB
Kampus UNJ Dok: Situs resmi UNJ
Foto: Kampus UNJ Dok: Situs resmi UNJ
Jakarta -

Perkara yang awalnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penyelidik KPK di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akhirnya dioper ke Polda Metro Jaya. Terselip klaim dari pihak UNJ yang menyatakan tak ada unsur korupsi dari perkara itu.

Adalah Deputi Penindakan KPK Karyoto yang pertama kali mengumumkan mengenai OTT ini kepada publik. Lewat keterangan tertulis, pria yang juga merupakan perwira tinggi kepolisian ini menyatakan tim KPK telah menangkap seorang bernama Dwi Achmad Noor, yang belakangan diketahui sebagai Kepala Bagian Kepegawaian UNJ pada Rabu 20 Mei 2020.

"Kegiatan berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud," kata Karyoto pada Kamis (21/5/2020).

Dalam penjelasannya kepada wartawan, Karyoto menyampaikan bahwa KPK memang bekerja sama dengan Itjen Kemendikbud untuk melakukan OTT itu. Dari tangan Dwi Achmad Noor, KPK menyita uang USD 1.200 dan Rp 27,5 juta.

Karyoto lantas menjelaskan konstruksi kasusnya, sebagai berikut:

- Rektor UNJ sekitar tanggal 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor;
- THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud;
- Pada 19 Mei 2020, terkumpul uang Rp 55 juta dari 8 fakultas, 2 lembaga penelitian, dan Pascasarjana;
- Pada 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud, selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta, serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp 1 juta.

"Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," ucap Karyoto.

Aktivitas yang dilakukan tim KPK tak cukup di situ. Karyoto mengungkap, KPK meminta keterangan kepada sejumlah orang, di antaranya Komarudin selaku Rektor UNJ, Dwi Achmad Noor sebagai Kabag Kepegawaian UNJ, Sofia Hartati sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Tatik Supartiah sebagai analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti sebagai Karo SDM Kemendikbud, Dinar Suliya selaku Staf SDM Kemendikbud, dan Parjono sebagai Staf SDM Kemendikbud.

Namun dari rangkaian pemeriksaan itu, disimpulkan tidak ditemukan unsur penyelenggara negara dalam perkara ini. Untuk diketahui, sebagaimana diamanatkan UU 30 Tahun 2002, KPK hanya bisa menindak kasus yang memiliki kaitan dengan penyelenggara negara. Kasus ini pun dioper ke penegak hukum lain: kepolisian.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," kata Karyoto.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3