Saat Jokowi dan Para Menteri Tak Akan Gelar Open House Idul Fitri Gegara Pandemi

Momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar open house di Istana rutin dilaksanakan saat Lebaran. Namun, Idul Fitri 1441 hijriah kali ini berbeda.

Istana memastikan Jokowi dan anggota kabinet tidak akan menggelar open house saat Idul Fitri nanti.

Open house tak digelar karena memungkinkan adanya pertemuan massa dan interaksi jarak dekat yang berpotensi terjadinya penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Presiden dan jajarannya tidak akan mengadakan open house saat Idul Fitri nanti. Tidak pernah ada pembahasan di dalam rapat terkait rencana open house. Ini bagian dari konsistensi pemerintah untuk menerapkan physical distancing di semua aktifitas," kata juru bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Menurut dia, silaturahmi Lebaran bisa dilakukan secara daring. "Kita bisa saling bersilaturahmi secara daring pada saat lebaran nanti dengan sanak keluarga, kerabat, dan sahabat tanpa harus memaksakan diri untuk melakukan pertemuan fisik," imbuh Angkie.

Angkie mengatakan Jokowi sangat memahami bahwa Lebaran merupakan momentum untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Namun pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih belum berakhir tak memungkinkan adanya open house.

"Hari ini, setiap rapat, baik bersifat paripurna atau terbatas, yang diselenggarakan Presiden juga dilakukan secara daring menggunakan video konferensi untuk bertatap muka. Belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik, sambil terus memantau perkembangan terkait penanganan COVID-19," ujar Angkie.

Angkie menyadari setiap warga tentu ingin hidup normal kembali seperti saat sebelum Corona. Tetapi, kata Angkie, ada konsekuensi yang harus diterima jika tetap melanjutkan aktivitas di tengah pandemi Corona.

"Hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi virus SARS-CoV-2 di Indonesia dengan upaya maksimal yang melibatkan setiap kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama," tutur Angkie.