Anggota DPR Usul Program Ruralisasi untuk Bangkitkan Ekonomi Pascapandemi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 17:35 WIB
Sebagaimana ditaksir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia diprediksi mengalami kerugian hingga di angka Rp 54 Triliun karena terdampak keberadaan Virus Corona.
Marwan Jafar. Foto: dok. PKB
Jakarta -

Dampak pandemi Covid-19 hampir dipastikan berpengaruh signifikan pada kebijakan ekonomi berbagai negara. Indonesia dinilai perlu secara serius menggeser kebijakannya pada Program Ruralisasi. Apa itu?

Anggota DPR Marwan Jafar mengatakan Program Ruralisasi ini memindahkan beberapa sektor ekonomi produktif atau sektor riil secara komprehensif ke daerah.

"Program Ruralisasi ini dapat dimulai dengan menjangkau daerah-daerah potensial, pedesaan dan pesisir dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kawasan Timur dan Barat Indonesia, antara Jawa-luar Jawa dan sebagainya. Sektornya, terutama meliputi perikanan, peternakan, pertanian perkebunan dengan sentuhan modernisasi dari hulu hingga hilir hingga memakai pendekatan teknologi modern seperti bioteknologi atau transgenik secara bertahap," kata Marwan Jafar kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Mantan Ketua Fraksi PKB ini mengatakan berkaca ke kondisi berbagai negara, keempat sektor yang termasuk bidang agrobisnis dan agroindustri tersebut terbukti relatif tidak terdampak serius oleh gempuran pandemi Covid-19. Maksudnya, sejumlah negara maju yang sudah lama menangani budidaya, pengolahan serta manufaktur industri perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan secara modern, dapat terus bertahan dan produktif.

Produktifitas industri mereka sangat mencukupi buat konsumsi domestik dan mampu mengekspor terus-menerus. Lihat saja laju produktivitas agrobisnis-industri negara-negara seperti Jepang, Selandia Baru, Kanada, Finlandia, Australia, Belarusia, Inggris, Perancis, Jerman, hingga Amerika Serikat pada keempat sektor tersebut.

"Konkretnya, menyusul keberhasilan program pembangunan berbagai infrastruktur yang notabene dikomando oleh satu Kementerian PUPR dan bekerja sama dengan sejumlah BUMN karya, perbankan, dan Kementerian/Lembaga lainnya sudah waktunya menggeser fokus pembangunan ke Program Ruralisasi yang dapat melibatkan mulai dari Kementerian Kelautan Perikanan, Desa-PDTT, Koperasi-UMKM, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Ristek-Dikti, BPPT hingga kelembagaan seperti LIPI serta sejumlah kelembagaan BUMN terkait misalnya. Selain itu, banyak SDM putra-putra bangsa terbaik di kesemua kementerian serta ratusan atau mungkin ribuan yang pernah disekolahkan ke luar negeri dioptimalkan agar berkarya lebih konkrit, maksimal dan berinovasi terkait program tersebut," tegas anggota Komisi VI DPR ini.

Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT juga meyakini, beberapa investor besar dari berbagai negara akan tertarik datang menanamkan modal pada banyak sektor tersebut, bila kebijakan atau Program Ruralisasi dicanangkan. Ditambahkan, ia dan para kolega di lembaga legislatif dipastikan akan mendorong keras pihak DPR untuk menyetujui program baru andalan pemerintah tersebut di bidang penganggaran maupun pengawasan realisasinya di seluruh Indonesia.

"Satu masalah penting dan mendasar yang sangat sering ditanyakan rakyat, kalangan media, akademisi hingga LSM dan tokoh agama kepada saya adalah masalah importasi sejumlah komoditas. Mulai dari beras, gula, jagung, kedelai sampai daging dan sebagainya. Kenapa, sih, kita lebih suka mengimpor? Bukankah jutaan rakyat sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan juga sudah dan terus bekerja keras di bidang masing-masing? Karena itu, saya percaya dan optimis, arah baru kebijakan ke Program Ruralisasi ini merupakan solusi nyata serta jalan keluar dari jebakan seperti impor-mengimpor beberapa komoditas serta persoalan penting yang menjerat sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan," tandas Marwan lagi.

(tor/fjp)