LIPI Frustrasi Pada Pemerintah

Jakarta - Sudah capai meneliti, tapi hasilnya tak pernah dipakai. Begitulah yang dirasakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian mereka sering hanya dijadikan pajangan oleh pemerintah. LIPI pun frustrasi."Kita frustrasi karena banyaknya proposal dan usulan kita yang tidak dipahami pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan," kata Wakil Kepala LIPI Dr Lukman Hakim, dalam jumpa pers di kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (20/12/2005). Dalam jumpa pers itu, LIPI menjelaskan hasil riset tentang Otda, konflik dan daya saing. Ikrar Nusa Bakti, peneliti LIPI yang dikenal pengamat politik, ikut mendampingi Lukman dalam jumpa pers tersebut.Akibat sikap cuek terhadap hasil penelitian LIPI, pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang tidak optimal. Kebijakan pemerintah, kata Lukman, sering tidak nyambung antara ilmu pengetahuan dengan politik. Keluhan yang sama juga disampaikan Ikrar. Menurut Ikrar, hasil penelitian LIPI sering tidak dibaca pemerintah. "Hasil penelitian LIPI hanya menjadi pajangan di departemen-departemen. Kadang-kadnag tidak dibaca sama sekali," kata Ikrar. Riset tentang kompetitif Otda, konflik dan daya saing dilakukan LIPI selama 3 tahun, dari 2003-2005. Hasil penelitian itu, untuk masalah Otda, LIPI menemukan adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam memperebutkan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya energi (SDE).Untuk konflik Maluku, Papua, Aceh, menurut temuan LIPI, akarnya adalah persoalan etnosentris yang terkadang dibungkus dengan isu agama. Sementara masalah daya saing itu ternyata Indonesia memiliki kelemahan dalam ekspor impor, yaitu mengenai takaran dan ukuran mengenai mutu. (iy/)