MAKI Kritik Pelimpahan OTT KPK ke Polisi, Pertanyakan soal Penyelenggara Negara

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 18:43 WIB
Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). MAKI menilai OTT itu menunjukan KPK tidak berkelas dan tidak profesional.

"OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional, mengarah tolol dan dungu serta mempermalukan KPK sendiri. OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan. Karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR (Rp 43 juta uang kecil)," kata Koordinator MAKI, Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Terlebih lagi, kata Boyamin penanganan kasus tersebut diserahkan kepada polisi dengan alasan tidak ada penyelenggara negaranya. Ia menilai alasan itu sangat janggal. Sebab, menurut Boyamin, rektor itu merupakan jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Rektor adalah Penyelenggara Negara karena ada kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN. Kalau KPK menyatakan tidak ada Penyelenggara negara maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat Corona," sebutnya.

Tak hanya itu, ia menilai alasan KPK yang menyatakan tidak ada pelaku penyelenggara negara itu malah akan menyulitkan Polri. Menurut Boyamin hal itu sama saja KPK melempar masalah ke Polri.

"Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, terus bagaimana polisi memprosesnya, apa dengan pasal pungutan liar. Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK. Dengan melimpahkan begitu saja ke Polri itu namanya lempar masalah ke aparat penegak hukum lainnya," ungkapnya.

Boyamin menilai OTT seperti itu jelas tidak ada perencanaan dan pendalaman dengan baik atas informasi yang masuk dan hanya mencari sensasi. Untuk itu, ia mengatakan akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK.

"Penindakan OTT ini hanya sekedar mencari sensasi sekedar untuk dianggap sudah bekerja. Kami akan segera membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK atas amburadulnya OTT ini," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud melakukan OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada Rabu (20/5) sekitar Pukul 11.00 WIB di Kemendikbud. KPK mengamankan uang senilai USD 1.200 dan Rp 27,5 juta dalam OTT itu.

"Kemudian diamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," kata Karyoto kepada wartawan, Kamis (21/5).

KPK menduga Dwi merupakan suruhan Rektor UNJ Komarudin untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta kepada bawahnya. Uang THR itu diduga akan diserahkan ke Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

"Pada tanggal 20 Mei 2020 Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37.000.000 ke kantor Kemendikbud selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud ) masing-masing sebesar Rp 1 juta. Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," tuturnya.

Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polri. Sebab, KPK menyebut belum menemukan unsur pelaku merupakan penyelenggara negara dalam kasus tersebut.

(ibh/dhn)