Rapat Bareng Pemprov Kalsel, KLHK Sampaikan Ini Guna Tangani Karhutla

Abu Ubaidillah - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 13:21 WIB
kebakaran hutan
Foto: shutterstock
Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan membahas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 5 tahun terakhir dan upaya pencegahannya.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan desain implementasi resor (Resor Based Management) KPH sebagai solusi permanen pencegahan dan penanganan karhutla. Dalam rapat ini, hadir pula Danrem 101 Antasari, Kapolda Kalsel, Danlanud Syamsudin Noor, Wali kota/Bupati se-Kalsel, OPD Provinsi Kalimantan Selatan, KPH dan UPT KLHK se-Kalsel serta pimpinan asosiasi kehutanan APHI dan perkebunan GAPKI.

"Resort Based Management yaitu perlunya unit tapak dan kehadiran petugas di lapangan, dan unit ini merupakan perpanjangan tangan dari KPH," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Bambang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan pemberian akses legal apabila area tersebut berada di dalam kawasan hutan melalui perhutanan sosial, dan dilakukan pendampingan agar area tersebut dapat dipulihkan kembali agar tetap produktif.

Ia menyampaikan bahwa sinergi personil di tingkat tapak, Brigdalkarhut KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam melakukan antisipasi karhutla di tingkat tapak dengan penguatan resor KPH, kegiatan operasional KPH dan Desa serta Pemulihan Ekosistem Gambut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi karhutla berbasis tapak di Kalimantan Selatan, meskipun pada 2020 ini belum terlihat hotspot.

Pembangunan resor KPHP dimulai dengan mengadakan sarpras resor, penguatan personil dan penyiapan kelembagaan Desa. Selain itu, desain implementasi pencegahan karhutla dengan pemulihan ekosistem gambut dan kegiatan operasional KPH dan Desa, yakni pengelolaan hutan oleh KPH bersama masyarakat (pengembangan agroforestry), pengembangan usaha produktif (pembangunan KBD, pembuatan kompos) juga dilakukan sebagai upaya pencegahan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, dalam rapat ini Bambang juga menyampaikan tentang Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai salah satu upaya pencegahan karhutla yang dimaksudkan untuk menambah curah hujan untuk membasahi lahan gambut, mengisi kanal, embung dan kolam retensi. Sejumlah wilayah seperti Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, dan Timur diusulkan untuk dilakukan TMC.

Dalam rapat ini disampaikan juga analisis data karhutla 5 tahun terakhir yang digunakan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dan permanen dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.

Sepanjang 5 tahun terakhir, berdasarkan Peta Wilayah Kerja KPH, karhutla terjadi antara lain pada KPH Pulau Laut, KPH Kayu Tangi, dan KPH Balangan, Area Penggunaan Lain (APL), KSA/KPA Asam-Asam, dan Hutan Produksi berbatasan dengan Area Penggunaan Lain (APL).

Upaya untuk mengatasi karhutla berulang disampaikan dalam 9 langkah, yakni penguatan kelembagaan KPH, penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, pemberian akses legal dalam kawasan hutan, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, rehabilitasi hutan lahan dan pemulihan ekosistem gambut, pelepasan kawasan hutan menjadi APL sesuai program TORA dan penegakkan hukum.

Segala upaya antisipasi ini dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan mendukung penuh penguatan resor KPH. Pemda berharap di tahun 2020 tidak ada karhutla dan bila ada, Pemda dan stakeholders Kalsel optimis mampu mencegah karhutla.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris menyebut telah dilakukan beberapa persiapan pencegahan karhutla, mulai dari persiapan personil, peralatan, koordinasi lintas instansi terkait, patroli, pemasangan baliho, spanduk, hingga pembagian pamflet.

"Patroli dilakukan setiap hari, pemasangan baliho dan spanduk di lokasi strategis dan pembagian pamflet kepada masyarakat disekitar lokasi kebakaran hutan juga telah dilakukan," terang Abdul Haris.

Sementara itu, Komandan Korem 101 Antasari, Kolonel Firmansyah yang turut hadir dalam rapat ini mengapresiasi dan berharap sinergi instansi terkait untuk meningkatkan kerja sama agar tidak ada karhutla pada 2020 dan jika ada bisa segera diatasi.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Nico Afinta menyampaikan sudah memiliki aplikasi untuk mendeteksi titik api dan titik panas. Data-data yang ada bisa digunakan sebagai pendukung untuk penyelidikan, sehingga tahun lalu Polda Kalimantan Selatan telah melakukan penyelidikan terhadap 4 pelaku tindak pidana karhutla.

"Semoga di tahun 2020 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun apabila terjadi, kita siap melakukan tindakan," tambah Nico Afinta.

Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya berterima kasih atas langkah-langkah yang disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK dan tetap siaga meski di Banjarbaru masih terdapat hujan. Ia juga berterima kasih atas 9 langkah yang diberikan untuk menangani KLHK.

"Terima kasih Pak Sekjen yang sudah memberikan sembilan langkah-langkah dalam penanganan kebakaran yang saya kira sangat tepat sekali untuk dilaksanakan. Walaupun di Banjarbaru masih terdapat hujan, namun kita tetap bersiap siaga," ujar Darmawan.

(mul/mpr)