67 Ribu Warga Urus Izin Keluar Masuk DKI dalam Sepekan, 1,748 Diterima

Indra Komara - detikNews
Kamis, 21 Mei 2020 12:17 WIB
Tiga hari menjelang lebaran, arus lalu lintas di KM 9 dan KM 13 Tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Pengendara bisa melenggang di jalan tol tersebut.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warganya memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) jika ingin bepergian keluar masuk Ibu Kota. Tercatat, sebanyak 67 ribu warga mengurus SIKM sejak pendaftaran dibuka enam hari lalu.

"Sejak dibuka pada Jumat, 15 Mei 2020, total 67.001 user berhasil mengakses perizinan SIKM," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2020).

Benni menerangkan, dari puluhan ribu yang mengajukan SIKM, baru 1.748 yang permohonan izinnya diterima. Selain itu, sebanyak 164 permohonan masih menunggu validasi penjamin atau penanggung jawab. Lalu ada 557 permohonan yang ditolak dan baru 50 SIKM yang diterbitkan Pemprov DKI.

"50 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," ujar Benni.

Benni menjelaskan, penyelesaian permohonan SIKM bergantung pada lamanya validasi dari penjamin atau penanggung jawab serta kelengkapan berkas yang diajukan. Jika seluruh persyaratan sudah lengkap, estimasi penyelesaian permohonan SIKM bisa rampung dalam waktu satu hari kerja.

"Durasi waktu penjamin/penanggung jawab melakukan validasi perizinan SIKM rata-rata selama 5 jam dari permohonan diajukan, namun jika penjamin/penanggungjawab tidak melakukan validasi lebih dari 3x24 jam maka permohonan otomatis dibatalkan dan/atau ditolak/tidak disetujui," terang Benni.

Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan untuk dua kategori, yakni warga yang berdomisili di DKI dan yang tidak tinggal di DKI. Untuk warga yang berdomisili di DKI Jakarta, berkas yang harus disiapkan ialah pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas, surat pernyataan sehat bermeterai, surat keterangan bekerja dari tempat kerja non-Jabodetabek (untuk perjalanan berulang), Surat Keterangan Perjalanan Dinas (untuk perjalanan sekali), pasfoto berwarna, dan pindaian KTP.

Sementara untuk warga yang berdomisili non-Jabodetabek, dibutuhkan persyaratan antara lain surat keterangan kelurahan/desa asal, surat pernyataan sehat bermeterai, surat keterangan bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang), surat tugas/undangan dari instansi/perusahaan, surat jaminan dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali), rujukan rumah sakit (untuk perjalanan sekali), pasfoto berwarna, dan pindaian KTP.

"Seluruh format surat pernyataan yang dibutuhkan dalam berkas persyaratan tersebut dapat diunduh pada website corona.jakarta.go.id dan halaman muka JakEVO," ujar Benni.

Benni melanjutkan, permohonan yang ditolak dikarenakan warga tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan.

"Salah satunya kegiatan perjalanan pemohon tidak termasuk dalam penugasan/bidang pekerjaan di sebelas sektor yang diizinkan selama pandemi COVID-19," ujar Benni.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan akan menjaga terkait pembatasan masyarakat untuk keluar-masuk wilayah Jakarta. Bagi masyarakat yang tidak membawa surat izin dipastikan akan diputarbalikkan.

"Iya, Satpol PP di sini akan mengawal ketentuan Pergub 47 ini untuk aturan keluar masuk Jakarta secara ketat akan dilakukan pengawasan," kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, saat dihubungi, Sabtu (16/5).

Simak video Mereka yang Boleh Keluar-Masuk Jakarta Saat Ini:

(idn/idh)