Round-Up

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Lalu Digugat Lagi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 21 Mei 2020 07:14 WIB
Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/4/2020). Pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA) nomer 7 tahun 2020 tentang pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan per satu April 2020 bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (PB).
Ilustrasi suasana loket BPJS Kesehatan. (Foto: ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua kali digugat terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sebagai pihak yang kembali mengajukan gugatan.

KCPDI merupakan pihak yang sebelumnya menggugat kenaikan BPJS lewat Perpres Nomor 75/2019. Mahkamah Agung (MA) memenangi gugatan KCPDI dan mengembalikan tarif BPJS Kesehatan ke tarif semula. Kini, KCPDI mengajukan gugatan terkait Perpres Nomor 64/2020 ke MA.

"Setelah kami melakukan kontemplasi untuk menemukan pencerahan bagi kepentingan KPCDI pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya akhirnya kami harus kembali mendaftarkan hak uji materiil Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke MA, Jakpus pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020," kata kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).



Penggugat menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi Corona. Menurutnya, kenaikan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

"Bahwa ketika ketidakadilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata," ujar Rusdianto.

Bagaimana duduk persoalan Perpres yang mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan sehingga kembali digugat?

Begini Skema Bantuan Iuran BPJS di 2020-2021:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3