Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk mengerahkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk mengawal penyaluran bansos di masyarakat.
"Untuk memastikan atau untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya moral Hazard terhadap pembagian bansos yang berdasarkan data tanpa diverifikasi di tingkat kabupaten dan kota ini maka Bapak Presiden telah menginstruksikan melalui Pak Mendes bahwa nanti akan dikawal oleh Bhabinkamtibmas dan dibantu oleh Babinsa," kata Menko PMK, Muhadjir Effendy usai rapat terbatas dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).
Muhadjir mengatakan nantinya ada tiga tugas untuk Bhabinkamtibmas dalam penyaluran bansos. Pertama, melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan.
"Sehingga data-data untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih pada KPM (keluarga penerima manfaat) yang menerima dobel bantuan dari Kemensos, kemendes, bantuan dari daerah baik dari kabupaten kota atau provinsi ini harus dihindari terjadinya pembagian dobel di mana KPM menerima lebih dari satu bantuan," tuturnya.
Kemudian, Bhabinkamtibmas dibantu oleh Babinsa akan ikut mendata calon penerima KPM. Terutama, KPM yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kemudian mengecek sudah ada nggak di DTKS bantuan sosial. Ini juga menjadi tanggung jawab Bhabinkamtibmas didukung oleh Babinsa," ujar Muhadjir.
