Anggota Komisi III DPR: Pelibatan TNI Berantas Terorisme Pilihan Akhir

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Selasa, 19 Mei 2020 10:32 WIB
Rapi! itulah kata yang paling pantas disematkan kepada para pasukan TNI. Dihari jadinya yang ke-72 tahun, mereka menggelar beragam atraksi di Cilegon Banten. Begini aksinya.
Ilustrasi TNI (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mendatangkan tentangan dari koalisi masyarakat sipil. Mandat yang diberikan kepada militer dinilai berlebihan dan mengancam perlindungan hak asasi manusia.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan, I Wayan Sudirta, mengatakan kekhawatiran tersebut bisa dipahami. Hanya, menurut Sudirta, perpres tersebut merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43I UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketentuan tersebut berbunyi, "(1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang; (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI."

Kemudian, ayat yang ketiga menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden."

"UU itu juga memberi waktu setahun untuk melahirkan Peraturan Pelaksanaan, jadi sudah seharusnya ada upaya untuk membuat suatu regulasi untuk melengkapi UU tersebut," ujar Sudirta.

Karena itu, menurut Sudirta, upaya menyiapkan rancangan perpres merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengantisipasi penanggulangan terorisme.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3