.webp)
Pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, meminta pemerintah untuk tidak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjelang lebaran. Hal itu dikhawatirkan akan timbul kerumunan.
"Yang perlu diperhatikan terkait dengan momen-momen yang memang secara budaya ada mobilitas penduduk seperti lebaran dan sebagainya yang memang sudah ada siklus mobilitas yang rutin setiap tahun itu yang seharusnya perlu dihindari untuk kemudian (PSBB) dilonggarkan," ujar Riris ketika dihubungi detikcom, Senin (18/5/2020).
Menurutnya, jika PSBB dilonggarkan, maka manajemen untuk mengatur kerumunan akan semakin kompleks saat Lebaran nanti. Termasuk ketika, pelaksanaan Salat Id.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Pemerintah) Perlu fokus bagaimana resiko penularan itu bisa diturunkan karena mobilitas tersebut," ujar Riris.
Sebelumnya, pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai ketentuan yang berlaku. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum ada pelonggaran PSBB.
"Saya ingin tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020).
Pemerintah sejauh ini masih mempersiapkan skenario pelonggaran PSBB. Keputusan itu, kata Jokowi, juga melihat waktu yang tepat.
"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta di lapangan," ujarnya.
Tonton juga video Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB:
(isa/aud)
