Round-Up

IDI-Pakar Epidemiologi Soroti Ide Pelonggaran Pembatasan Transportasi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Mei 2020 04:49 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta -

Gagasan yang disampaikan pemerintah terkait uji coba pengurangan pembatasan sosial di sektor transportasi menuai sorotan. Pemerintah diminta tidak terburu-buru melonggarkan pembatasan sosial sebab kurva kasus Corona di Indonesia belum melandai.

Ide itu awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjit menegaskan meskipun pembatasan sosial dikurangi, aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujar Muhadjir dikutip dalam laman resmi kemenkopmk.go.id, Minggu (17/5/2020).

Muhadjir menilai pengurangan pembatasan sosial, terutama yang dilakukan di Bandara International Soekarno-Hatta hingga hari ini sudah cukup baik. Hanya, kata dia, ada beberapa aturan yang masih harus diperketat serta dilakukan sejumlah perbaikan.

Semisal, ketersediaan jumlah petugas KKP yang tidak hanya memastikan kesehatan para calon penumpang tetapi juga seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan lintas wilayah melalui jalur udara.

"Hal-hal seperti ini yang harus kita evaluasi sebelum kita membuka lagi pembatasan sosial pada sektor-sektor yang lain. Protokolnya harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dihitung segala konsekuensinya sehingga tidak terjadi kasus seperti hari pertama dibukanya perjalanan di bandara," ucap Muhadjir.

Muhadjir menekankan bahwa skenario pengurangan pembatasan sosial disiapkan untuk mengantisipasi kembalinya kehidupan normal seperti sebelum terjadi COVID-19. Menurutnya, sebagai bentuk antisipasi skenario pengurangan pembatasan sosial juga harus disertai dengan pengawasan ketat, terutama dengan melibatkan TNI/Polri.

"Satu yang menurut saya harus diperhatikan yaitu penegakan aturan. Biarpun aturan protokolnya kita bikin bagus, tapi kalau di lapangan nggak ada yang tanggung jawab atau mendapatkan mandat sebagai penegak aturan itu juga tidak akan berjalan dengan baik," tuturnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3