Usman Hamid : Pengadilan Takkan Mampu Ungkap Pembunuh Munir

Jakarta - Pollycarpus, terdakwa kasus pembunuhan pejuang HAM Munir akan segera divonis. Namun Kontras pesimis pengadilan mampu bertindak lebih jauh, yaitu menemukan dan mengadili otak aksi pembunuhan itu. Koordinator Kontras, Usman Hamid, menilai ada sejumlah permainan yang mengacaukan niat pengungkapan."Apapun vonis yang akan diterima Polly, saya pesimis pengadilan bisa membongkar siapa dalang pembunuhan Munir. Banyak indikasi yang membuat pengusutan kasus ini sulit terungkap. Ada kekuatan yang mengatur agar kasus ini mentah lagi," kata Usman Hamid kepada wartawan di Solo, Senin (19/12/2005).Beberapa indikasi yang disebut Usman sebagai bagian dari permainan itu adalah dibubarkannya tim penyidik kasus Munir dari Mabes Polri. Selanjutnya ketua tim, Brigjen Marsudi Hanafi, hanya diposisikan sebagai staf ahli Kapolri. Posisi ini, kata dia , secara otomatis menghentikan penyidikan padahal masih banyak yang harus dikembangkan untuk pengusutan kasus.Indikasi lain adalah banyak saksi penting yang direkomendasikan TPF, dimana Usman juga duduk di dalamnya, tidak ditindaklanjuti dan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan Polly, misalnya saksi - aksi yang mengenal terdakwa pernah terlibat dalam kegiatan intelijen. Demikian juga saksi WN Belanda yang duduk di samping Munir saat terjadinya peristiwa."Belum lagi dengan munculnya kasus pengaduan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh bekas Kepala BIN AM Hendropriyono yang melaporkan saya dan Rachland Nashidik dari Imparsial," kata dia.Dalam kondisi seperti itu, manurut Usman, harapan hanya tinggal digantungkan pada kemauan Presiden. Menurutnya rakyat Indonesia berhak menagih janji Presiden Yudhoyono karena pernah menyatakan bahwa kasus Munir adalah salah satu utangnya kepada rakyat Indonesia."Presiden harus beritikad kuat mengusut kasus ini dengan membentuk tim investigasi baru yang memiliki dengan wewenang lebih kuat dan luas. Perlu juga dukungan dan tekanan dari parpol secara secara intensif, karena sejauh ini saya masih melihat parpol menggunakan kasus-kasus HAM sebatas untuk komoditipolitik saja," lanjutnya. (jon/)