Pemerintah Kaji Uji Coba Pengurangan Pembatasan Sosial di Transportasi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Minggu, 17 Mei 2020 09:44 WIB
188 WNI di kapal World Dream akan dievakuasi pada 26 Februari 2020. Nantinya, para WNI tersebut bakal diobservasi di Pulau Sebaru.
Menko PMK Muhadjir Effendy (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mulai mempertimbangkan pemberlakuan pengurangan pembatasan sosial diawali dari sektor transportasi. Pertimbangan uji coba ini khususnya di jalur penerbangan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Menurutnya, meskipun pembatasan sosial dikurangi, aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujar Muhadjir dikutip dalam laman resmi kemenkopmk.go.id, Minggu (17/5/2020).

Muhadjir menilai pengurangan pembatasan sosial, terutama yang dilakukan di Bandara International Soekarno-Hatta hingga hari ini sudah cukup baik. Hanya, kata dia, ada beberapa aturan yang masih harus diperketat serta dilakukan sejumlah perbaikan.

Semisal, ketersediaan jumlah petugas KKP yang tidak hanya memastikan kesehatan para calon penumpang tetapi juga seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan lintas wilayah melalui jalur udara.

"Hal-hal seperti ini yang harus kita evaluasi sebelum kita membuka lagi pembatasan sosial pada sektor-sektor yang lain. Protokolnya harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dihitung segala konsekuensinya sehingga tidak terjadi kasus seperti hari pertama dibukanya perjalanan di bandara," ucap Muhadjir.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2