Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan draft Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ke DPR. RPerpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tersebut dinilai mengancam kebebasan sipil.
Ketua SETARA Institute, Hendardi menyebut RPerpres itu dikirim oleh KemenkumHAM ke DPR pada Senin (4/5). Dia mengatakan isi draf RPerpres yang beredar tersebut dinilai melampaui substansi norma sejumlah pasal yang mendasari RPerpres tersebut.
"Dari draf yang beredar, RPrespres yang disusun pemerintah justru keluar jalur dan melampaui substansi norma pada Pasal 43I tersebut. Apa yang disajikan dalam RPerpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru yang melanggar Konstitusi Pasal 30 ayat 4 UUD Negara RI 1945," kata Hendardi dalam keterangannya, Kamis (14/5/2020).
Dia menjelaskan RPerpres yang diajukan tersebut juga melampaui tugas TNI dalam memberantas terorisme seperti tercantum dalam Pasal 30 ayat 4 UUD Negara RI 1945 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI . Dia menilai ada kecenderungan RPerpres yang menyatakan pemberantasan terorisme secara berkelanjutan tersebut justru bisa mengancam kebebasan sipil.
