Gerebek Gudang Tepung Oplosan di NTB, Polisi Sita 6 Ton Terigu

Faruk - detikNews
Jumat, 15 Mei 2020 20:31 WIB
Polisi gerebek gudang oplosan tepung terigu di Mataram, NTB. (Foto: Dok, Polresta Mataram)
Polisi menggerebek gudang oplosan tepung terigu di Mataram, NTB. (Foto: dok, Polresta Mataram)
Mataram -

Sebuah gudang di kompleks pertokoan Jalan Gora, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), digerebek polisi. Sebanyak 6 ton tepung terigu disita.

Penggerebekan dilakukan pada Senin (11/5). Gudang tersebut digerebek karena diduga digunakan sebagai praktik pengemasan ulang atau oplosan bahan makanan berupa tepung terigu tanpa disertai izin standar kesehatan.

"Penggerebekan kita laksanakan hari Senin (11/5) sekitar pukul 13.30 Wita. Ada sebuah gudang yang diduga mengemas ulang bahan makan tanpa disertai izin standar. Dia juga membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas lagi dan dijual," ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dalam keterangannya Jumat (15/5/2020).


Saat menggerebek, polisi menemukan pemilik gudang yang tengah mengawasi produksi yang diduga mengemas kembali dengan cara ilegal. Selanjutnya petugas melaksanakan pemeriksaan administrasi sesuai merek yang digunakan. Hasilnya, produk yang ditemukan tidak mengantongi izin standar kesehatan.

"Produk yang kita temukan tidak mempunyai izin edar. Ini diperkuat dari hasil koordinasi dengan pihak terkait. Bahwa nomor register yang tertulis di produk tidak teregister di BPOM. Tapi kami akan koordinasi lebih lanjut lagi dengan BPOM,'' jelasnya.

Kadek mengatakan kapasitas produksi gudang yang digerebek tersebut terbilang besar. Dalam sehari, bisa mencapai 2 ton.

"Memang cukup besar, sekitar 2 ton seharinya. Kita pasang police line dulu untuk kepentingan penyelidikan,'' tuturnya.

Dari pemeriksaan awal, kepada polisi pemilik gudang mengakui tidak memiliki merek untuk memproduksi atau mengemas produk tersebut. Namun dia tetap nekat untuk memperdagangkan lagi di pasaran.

"Pengakuannya memang tidak memiliki merek," ujar Kadek.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam dijerat Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

(mae/mae)