Walhi Cs Kritisi Izin Pembangunan di 4 Pulau Reklamasi Jakarta

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 08:55 WIB
Sejumlah nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan keberadaan Pulau G yang kerap kali mengganggu aktivitas melaut mereka.
Foto: Reklamasi Jakarta (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah LSM mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengizinkan pembangunan di 4 pulau reklamasi DKI Jakarta. LSM ini menyinggung komitmen penyelamatan lingkungan hingga perlindungan masyarakat lemah dan rentan kehilangan sumber kehidupan.

"Perpres Nomor 60 Tahun 2020 mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang mengacu kepada UU No 26 Tahun 2007. Artinya muatan Perpres ini seharusnya ditujukan untuk penataan ruang darat pulau utama. Sehingga pengaturan mengenai pulau-pulau reklamasi menjadi tidak tepat. Karena pengaturan ruang pesisir 0-12 mil diatur dalam UU Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Seandainya pun mau dimuat dalam perencanaan, yang paling tepat adalah dalam RZWP3K DKI Jakarta," Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring dalam keterangannya, Rabu (13/5/2020).

"Hanya saja seperti yang kita ketahui Gubernur DKI Jakarta sudah berjanji untuk tidak melanjutkan reklamasi. Pengaturan pulau-pulau reklamasi berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum," sambungnya.

Menurut Raynaldo, penataan ruang bagi masyarakat harus dijalankan sesuai dengan kepentingan umum dan berkelanjutan. Dia mencontohkan aturan soal Pulau G dalam perpres tersebut tak cermat dalam penyusunannya.

"Penataan ruang harus dijalankan berdasarkan asas kepentingan umum dan keberlanjutan. Untuk salah satu pulau yaitu Pulau G, izinnya pernah digugat di pengadilan dan pertimbangan hakim menyatakan Pulau G melanggar asas kepentingan umum dan dapat merusak lingkungan. Pertimbangan tidak pernah dianulir dalam tahap banding maupun kasasi. Karenanya masuknya Pulau G dalam perpres ini sebenarnya menunjukan ketidakcermatan dalam penyusunan," ujarnya.

Sekjend Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menilai proyek reklamasi Jakarta telah melanggar hukum. Perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi pun menurutnya patut dikritik.

Selanjutnya
Halaman
1 2