Sandiaga Uno-Hotman Paris Bicara Penegakan Hukum di Masa PSBB

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 13 Mei 2020 18:18 WIB
Hotman Paris bincang online dengan Sandiaga Uno.
Foto: Hotman Paris bincang online dengan Sandiaga Uno. (Screenshot Instagram @sandiuno).
Jakarta -

Sandiaga Uno dan Hotman Paris berbicara tentang penegakan hukum di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul pandemi Corona (COVID-19). Hotman menyoroti UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK) yang menurutnya berdasarkan UU itu, sanksi hanya bisa dikenakan bila pemerintah menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

"Sebenarnya UU Karantina itu yang ada sanksi pidananya itu hanya kalau dikarantina, kalau saya baca pasalnya ya. Kalau PSBB itu sebenarnya nggak ada sanksi pidananya. Entah bagaimana nanti disebutkan seolah-olah sanksi pidananya ya mungkin melihat azas manfaatnya saja," kata Hotman, saat berbincang dengan Sandi, yang diunggah di akun Instagram resmi @sandiuno, Rabu (13/5/2020).

Hotman mencontohkan negara Brazil menentang lockdown, yang kemudian angka kematian akibat virus Corona mencapai hingga 5.000 orang. Sedangkan negara New Zaeland yang warganya patuh melaksanakan lockdown sudah mulai normal kembali, sedangkan Indonesia menurutnya melaksanakan kebijakan dicicil-cicil sehingga ia menilai kurang efektif.

"Jadi kalau dengan PSBB yang dicicil cicil , di kota A, kota B sementara penduduk kota B, sementara kota C sudah menyebar, saya rada pesimis PSBB ini bakal berhasil cepat bahkan jauh lebih lama, jauh lebih lama dan masyarakat akan lebih rugi," kata pengacara kondang itu.

Hotman mengatakan kendala penerapan UU Kekarantinaan Wilayah salah satunya adalah kemampuan pemerintah memberikan bansos bagi warga. Bahkan ia menyoroti pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut negara diharuskan memberi makan warga hingga hewan peliharaannya bila opsi lockdown dipilih. Namun di sisi lain jumlah korban juga terus bertambah menurutnya.

Senada dengan Hotman, Sandiaga Uno meminta pemerintah mendahulukan kepentingan masyarakat. Sementara ekonomi menurutnya juga harus disiasati dengan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) kepada orang yang berhak dan tepat sasaran.

"Ya saya melihat kalau ini sepakat sama bang Hotman bahwa yang harus didahulukan bahwa kepentingan kemanusiaannya ini harus berbasis science bahwa dari jumlah kasus yang terkonfirmasi terus meningkat dan beberapa hari ini ada pelonggaran dan bertambah konfirmasi kasus positif," kata Sandiaga.

"Tekanan-tekanan ekonomi ini memang harus kita siasati dengan kebijakan-kebijakan yang tepat misalnya BLT, pelonggaran-pelonggaran pemberian kredit lunak langsung kepada UMKM bukan kepada sektor perbankan karena sektor perbankan tentunya hanya bentuk sedikit dari masyarakat secara luas," sambung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Sandiaga yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini jika penegakan hukum memberikan kepastian, maka akan banyak masyarakat yang dapat terselamatkan.

"Saya yakin sebetulnya hukum ini harusnya menjadi panglima kalau hukumnya bisa menghadirkan satu kepastian dan menghilangkan ketidakpastian ini wabah ini akan sangat mudah ditangani dan lebih banyak masyarakat terselamatkan," ungkap Sandi.

(yld/elz)