Biro Hukum Akan Diskusi ke Anies soal Putusan PTUN Terkait Pulau G Reklamasi

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 13 Mei 2020 12:05 WIB
Sejumlah nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan keberadaan Pulau G yang kerap kali mengganggu aktivitas melaut mereka.
Pulau G hasil reklamasi Jakarta. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan apakah akan melakukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal perpanjangan izin pengembangan Pulau G atau Pantai Bersama. Putusan itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Oh itu iya, kalau itu sudah final (ada izin pembangunan) karena mereka kan dapat izin, dan pulaunya sudah ada tinggal perpanjang saja. Mereka lalu menuntut. Itu nggak ada banding dan kasasi lagi, langsung ke PK. Saya akan konsultasi dulu ke Pak Gubernur untuk PK atau nggak," ucap Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).

Sebelumnya, dilihat detikcom, dari situs PTUN Jakarta, sipp.ptun-jakarta.go.id, pemohon adalah PT Muara Wisesa Samudra, selaku pengembang Pulau G. Nomor perkara gugatan tersebut adalah 4/P/FP/2020/PTUN.JKT. PT Muara Wisesa Samudra mendaftarkan perkara pada 16 Maret 2020. Lalu, pada 3 April 2020, PTUN telah memutus dengan mengabulkan gugatan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," tulis PTUN Jakarta dilihat dalam situsnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera mengeluarkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudra. Diketahui, PT Muara Wisesa Samudra mendapat izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014.

"Menyatakan Surat PT Muara Wisesa Samudra Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 perihal Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra secara hukum dianggap dikabulkan," katanya.

(aik/zul)