DPRD Golkar Setuju Sanksi Denda Pelanggar PSBB: Asal Semua Kena

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 13 Mei 2020 06:08 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco
Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom
Jakarta -

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta sepakat dengan penerapan sanksi denda bagi pelanggar PSBB seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Anies Baswedan. Meski demikian, sanksi tersebut harus berlaku fair untuk semua pihak yang melanggar.

"Selama tujuannya baik mendukung Golkar, mendukung kalau pro rakyat, itu wajib ngak apa, setuju itu, karena sudah mulai rame karena nggak ada bedanya PSBB dan enggak, itu harus sudah lebih tegas memang," kata Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Basri mengatakan penerapan hukuman denda ini bisa menegaskan penerapan PSBB. Namun dia meminta agar semua pihak yang melanggar tanpa terkecuali harus dikenakan denda.

"Cuma juga aplikasinya harus fair, penindakan harus fair, jangan yang kecil-kecil ditutup yang besar-besar dibuka, harus pukul rata semua, sama rata di depan hukum, jangan tajam ke bawah tumpul ke atas," ucap Basri.

Dia pun meminta agar masyarakat tertib memperhatikan aturan PSBB yang berlaku. Denda ini menurutnya dimaksudkan agar masyarakat juga lebih tertib sehingga kondisi pandemi tidak semakin parah.

"Ikuti saja, larangannya apa, motor pakai masker nggak mahal, sarung tangan nggak mahal, daripada kena corona ya kan, keluarga sengsara, duit habis, ini masalah mau tertib atau tidak, kalau makin tinggi lagi, makin parah lagi yang rugi pemerintah dan rakyat, penindakan harus keras, karena masih setengah-setengah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono mengatakan penerapan sanksi denda dalam Pergub justru bisa memperkuat PSBB. Dia menyebut asalakan konsisten sanksi tersebut diterapkan, maka kesadaran masyarakat akan PSBB juga semakin tinggi.

"Sepanjang konsisten tidak (merugikan) juga, kesadaran masyarakat makin tinggi juga, karena PSBB itu tuntut kesadaran kolektif, itu terbagun kalau Pemprovnya juga tegas," ungkap Gembong.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin masyarakat di Ibu Kota lebih disiplin menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Untuk itulah, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Di dalam Pergub Nomor 41 Tahun 2020 diatur sanksi pelanggaran bagi warga Jakarta selama PSBB, mulai dari larangan berkumpul hingga pengendara kendaraan pribadi. Sanksi yang diterapkan pun bermacam-macam, dari sanksi teguran, denda, hingga derek.

Berikut ini sanksi untuk pelanggar PSBB Jakarta:
1. Warga keluar tak bermasker didenda Rp 250 ribu
2. Kumpul lebih dari 5 orang saat PSBB denda Rp 250 ribu
3. Langgar larangan ibadah di rumah ibadah disanksi teguran tertulis
4. Kantor yang tetap buka akan disegel hingga denda Rp 10 juta
5. Pengendara mobil dan motor langgar PSBB kena sanksi denda-derek

(maa/dwia)