Jokowi Izinkan Pembangunan 4 Pulau Reklamasi DKI, Komisi IV: Perhatikan Nelayan

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 13 Mei 2020 05:28 WIB
Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Foto: Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Jakarta -

Komisi IV DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan dampak pembangunan DI Pulau C, D, G, dan N. Pemerintah juga diminta memperhitungkan amdal yang pernah bermasalah terkait pulau reklamasi tersebut.

"Kita berharap Presiden memutuskan itu setelah melalui kajian yang mendalam dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang utama adalah pembangunan harus berkelanjutan secara sosial, lingkungan, dan ekonomi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Daniel mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul akibat pembangunan tersebut. Dia menyinggung nasib para nelayan dan lingkungan hidup yang akan terdampak.

"Terkait dengan posisi pulau yang diizinkan untuk pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 perpres tersebut harus benar-benar memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan ini, termasuk nasib nelayan dan dampak lingkungan sekitar pantai utara Jakarta," ucapnya.

Selain itu, Daniel juga kembali menyinggung terkait kajian Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2003. Saat itu KLHK, sebutnya, memutuskan ada permasalahan amdal pada pembangunan pulau reklamasi.

"Terutama kajian Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2003 yang pernah mengeluarkan keputusan yang menyatakan reklamasi tidak layak dan bermasalah secara amdal. Perlu dilakukan kajian amdal secara terpadu dan menyeluruh," ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pembangunan di empat pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Empat pulau itu adalah Pulau C, D, G, dan N.
Pembangunan yang diizinkan Jokowi adalah pembangunan di pulau-pulau reklamasi yang sudah terbentuk. Pulau C, D, G, dan N memang sudah terbentuk.

Jokowi mengizinkan pembangunan di empat pulau reklamasi itu lewat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur, yang dia teken pada 13 April 2020.

"Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) Perpres Nomor 60 Tahun 2020 itu.

(maa/knv)