Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai masa depan penyelesaian HAM berat sangat bergantung pada konstelasi politik hari ini. Pasalnya, kondisi saat ini bukan lagi hanya sekadar pengumpulan bukti perkara belaka.
"Jadi kalau kita bicara bagaimana masa depan proses penyelesaian HAM saat ini, saya ingin katakan bahwa ini sangat bergantung pada bagaimana konstelasi politik hari ini dalam menyikapi isu HAM. Kalau konteks tidak ada, kita akan tetap berada dalam situasi seperti hari ini, itu kunci bukan pada bagaimana cara mengumpulkan bukti atau perintilan-perintilan yang berhubungan dengan apa yang disebut bukti. Kalau hanya sekadar teknik pegumpulan bukti, kita di Republik ini punya kemampuan seperti itu, yang jadi soal adalah belum adanya kemauan untuk memakai itu," kata Ketua tim penyelesaian pelanggaran HAM berat, Amiruddin, dalam diskusi virtual, Selasa (12/5/2020).
Amiruddin mengatakan kenyataan politik saat ini sulit untuk dipisahkan. Dia lantas menyinggung Kejagung yang menolak untuk menindaklanjuti penyelidikan pelanggaran HAM Berat.
"Hari ini kita sesungguhnya melihat kenyataan politik hari ini kita sangat sulit menarik garis demarkasi itu. Saya ingin katakan dalam konteks ini upaya dari Kejaksaan Agung yang terus-menerus menolak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM adalah ya kondisi hari ini yang kita hadapi hari ini," katanya.
"Kita melihat bahwa simbol-simbol atau orang yang dianggap atau sosok yang diduga bertanggung jawab pada beberapa peristiwa pelanggaran HAM itu, hari ini dia tidak lagi dianggap seperti itu bahkan dia hari ini menjadi bagian dari pembuat kebijakan publik Indonesia, jadi ini situasi yang kita hadapi saat ini," sambung dia.
Amiruddin menyebut kondisi objektif inilah yang membuat penyelesaian dugaan pelanggaran HAM menjadi macet total. Komnas HAM merasa kasus ini dibebankan hanya kepada satu lembaga saja.
"Jadi berubahnya kondisi objektif secara politik yang mengakibatkan upaya kita dalam 15 tahun atau 20 tahun terakhir ini menyelesaikan upaya untuk menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat ini menjadi macet total," ujar dia.
"Dalam kondisi ini saya ingin katakan bahwa undang-undang nomor 26 Tahun 2000 ini tentang pengadilan HAM sesungguhnya juga adalah undang-undang yang tidak berjalan, yang mati suri kecuali hanya Komnas HAM yang memikul beban tehrdap persoalan yang besar itu sendirian," sambung Amiruddin.
