HNW Kritisi Survei Komnas HAM Soal Sanksi ke Masjid di Tengah Corona

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 12 Mei 2020 13:13 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi Komnas HAM yang mengadakan survei tendensius yang ditujukan kepada umat islam. Apalagi, survei itu menyertakan opsi sanksi sosial atau denda bagi umat islam yang berjamaah di masjid pada bulan Ramadhan saat pemberlakuan PSBB.

Menurut Hidayat survey tersebut sarat akan pola Islamophobia dan ketidakadilan terhadap umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu ia mengingatkan fakta, bahwa virus ini bermula bukan dari komunitas umat islam melainkan dari Wuhan China. Sebelum akhirnya sampai ke Indonesia virus tersebut sudah menyebar di Eropa, AS dan negara-negara lain, yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam.

"Komnas HAM harusnya menghormati HAM umat beragama islam, berlaku adil, dan tidak berlaku tendensius, melanjutkan pola islamophobia dengan hanya mensurvei umat islam dan menanyakan sanksi bagi umat muslim yang tetap beribadah di masjid, namun tidak menanyakan sanksi bagi komunitas agama dan profesi lainnya, kalau mereka tidak melaksanakan aturan terkait COVID-19. Faktanya penyebaran COVID-19 tidak membedakan latar Agama dan profesi," ujar HNW di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Dalam konteks Indonesia, kata Hidayat virus COVID-19, penyebaran pertamanya tidak terkait dengan komunitas umat islam maupun masjid, melainkan terkait dengan orang Jepang di cafe. Kemudian penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak hanya terjadi di masjid, tapi juga gereja, moda transportasi, pabrik, pasar, dan tempat keramaian lain.

Agar fair dan adil, kata HNW, mestinya saat membuat survei Komnas HAM merujuk pada aturan PSBB dalam Pasal 13 Permenkes 9/2020 bahwa pembatasan sosial bukan hanya di masjid, tapi harus dilakukan untuk setiap kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan aktivitas moda transportasi.

"Karena itu tidak adil dan tidak menjadi solusi jika Komnas HAM berlaku diskriminatif, dan tendensius dengan hanya menanyakan sanksi untuk Umat Islam yang masih beribadah di masjid. Dan tidak menanyakan Umat beragama lainnya. Karena faktanya kegiatan di tempat ibadah yang lain juga bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19," ungkapnya.

Politisi Fraksi PKS ini mencontohkan salah satu klaster awal penyebaran COVID-19 di Jawa Barat justru datang dari kegiatan gereja, yakni Persidangan Sinode Tahunan GPIB di Hotel Aston Bogor (28/2) dan seminar keagamaan GBI di Lembang, Bandung (3/3), juga terjadi di Seminari Gereja Bethel di Jakarta, juga Gereja di Surabaya.

Selain itu, ada juga kegiatan non-keagamaan yang turut berkontribusi, seperti Musyawarah Daerah Hipmi Jawa Barat di Karawang (9/3) dan aktivitas pabrik rokok Sampoerna di Surabaya, di sana terdapat 65 orang karyawan yang positif COVID-19. Terbaru, penyebaran COVID-19 di KRL sehingga diminta stop beroperasi oleh Gubernur DKI dan Gubernur Jabar, sekalipun ditolak oleh Menteri Perhubungan.

"Kita ingin semua umat beragama, seluruh profesi dan semua pihak berdisiplin, laksanakan protokol COVID-19, sehingga semuanya sehat dan selamat dari Corona. Bila mereka melanggar aturan, maka tegakkanlah aturan itu secara adil, tidak secara tendensius, tebang-pilih dan diskriminatif," jelasnya.

Oleh larena itu, Hidayat meminta untuk berhenti berlaku tak adil, framing umat Islam dan Masjid seolah-olah sebagai satu-satunya pihak yang tak taat aturan sehingga layak diberikan sanksi. Dan hanya mereka yang merupakan klaster penyebar COVID-19, karena hal seperti itu selain tidak sesuai fakta dan tidak memenuhi rasa keadilan, justru menghadirkan kegaduhan serta kegelisahan yang bisa menggerus imunitas Umat, sehingga rentan tertular COVID-9.

"Sikap tendensius itu juga bisa jadi bentuk mengalihkan kita dari klaster lain penyebar COVID-19 seperti kegiatan berkerumun lainnya yang juga terbukti menjadi pusat penyebaran COVID-19," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM mengadakan survei daring pada 29 April-4 Mei 2020. Di antara hasilnya adalah 99% responden memahami risiko berjamaah di tempat ibadah, 95% responden mematuhi himbauan MUI dan Kemenag untuk beribadah di rumah, dan 70,8% responden sampaikan perlu ada sanksi terhadap umat islam yang tetap beribadah di rumah ibadah selama bulan Ramadhan.

(ega/ega)