Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta manajemen pengendalian pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus bersifat aglomerasi. Jokowi ingin pengendalian PSBB tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya menjadi terpadu," kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PSBB yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5/2020).
Jokowi mencontohkan manajemen PSBB yang terhubung seperti di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Keterhubungan antardaerah itu, menurutnya, bisa mengatur mobilitas masyarakat menjadi lebih baik.
"Misalnya seperti yang dilakukan di Jabodetabek, ini saling kait-mengait, sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan pengendalian virus Corona di 5 provinsi di Pulau Jawa dilakukan secara efektif. Pasalnya, berdasarkan data, mayoritas kasus positif dan angka kematian tertinggi ada di Pulau Jawa.
"Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa. Untuk itu saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam waktu 2 minggu ke depan," tegas Jokowi.
(azr/fjp)
