.webp)
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan warga berusia 45 tahun ke bawah boleh bekerja untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pakar Epidemiologi dari FKM UI, Pandu Riono, menanggapi pernyataan Doni.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengizinkan warga bekerja berdasarkan jenis pekerjaan, bukan kelompok usia. Ia menyebut pekerjaan dengan risiko kecil terpapar Corona, dapat diizinkan secara bertahap.
"Pelonggaran itu tentu jenis-jenis pekerjaan tertentu yang kurang beresiko, diizinkan secara bertahap, bukan serentak. Jadi bukan berdasarkan usia, (tapi) berdasarkan jenis pekerjaan tertentu," ujar Pandu ketika dihubungi, Senin (11/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut pekerjaan seperti petani atau nelayan dianggap sebagai pekerjaan dengan risiko kecil terpapar virus. Sementara, buruh pabrik memiliki risiko tinggi.
Pandu mengatakan pernyataan Doni kurang lengkap kebijakan tersebut terkesan setengah-setengah. "Seharusnya membicarakannya itu satu paket sekaligus, kapan mau dilonggarkan? bagaimana persyaratannya? jenis pekerjaannya apa yang dilanggarkan dan dimudahkan?" tutur Doni.
"Kalau kayak begini kan seakan-akan semua jenis pekerjaan di bawah usia 45 tahun itu sampai umur berapanya kan nggak jelas juga," tuturnya.
Ia menilai sebaiknya pemerintah pusat membicarakan mengenai rencana pelonggaran tersebut dikaji secara internal. Ia meminta pemerintah tak melempar sepotong-sepotong kebijkan sehingga membuat publik bingung.
"Saya setuju kalau membicarakan hal tersebut di internal dulu membicarakan berdasarkan kajian-kajian saintifik, bukan ide-ide semata tanpa dasar yang kuat, asumsi-asumsi yang kurang dipertanggungjawabkan," jelas Pandu.
"Saya lebih cenderung memilih jenis pekerjaan bukan kelompok usia," lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah saat ini tengah mencari titik keseimbangan agar masyarakat tidak banyak terpapar virus Corona dan juga tidak terpapar PHK. Salah satunya dengan mempersilahkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas kembali.
"Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi," kata Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Senin (11/5).
(isa/aik)
