ADVERTISEMENT

Travel Gelap Bisa Saja Kena Denda Rp 100 Juta Jika Angkut Pemudik Lagi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 21:04 WIB
Polisi: 202 Travel Gelap Angkut Pemudik Mayoritas Tertangkap di Jalur Tikus
Foto: Dok. Humas Polda Metro Jaya
Jakarta -

Polisi mengandangkan 202 unit travel gelap yang tertangkap mengangkut pemudik dari Jakarta ke Jawa. Polisi membuka kemungkinan travel gelap dikenai sanksi berat berupa denda Rp 100 juta, jika tertangkap mengangkut pemudik lagi di masa pandemi Corona.

"Apabila tertangkap lagi akan kita kenakan pasal lebih berat, bisa saja Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau pasal KUHP menciptakan kerumunan," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Saat ini, 202 kendaraan yang tertangkap telah ditahan di Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara para sopir travel dikembalikan setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Setelah administrasi dan masa penyitaan akan kita data, kemudian kalau mereka tertangkap lagi, sopir sudah buat surat pernyataan untuk tak ulangi lagi," tuturnya.

Seperti diberitakan, polisi menangkap 202 kendaraan dalam operasi khusus penindakan dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Operasi khusus ini menyasar para pemudik yang nekat pulang ke kampung halamannya di tengah pandemi Corona (COVID-19).

Operasi khusus ini dilaksanakan selama 3 hari pada 8-10 Mei 2020. Kegiatan ini dilakukan oleh jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres-Polres di wilayah perbatasan Jabodetabek.

Sanksi bagi warga yang nekat mudik mulai diberlakukan sejak 8 Mei 2020. Dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, bentuk sanksi tersebut dari kendaraan diputar balik hingga sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi denda ini tertuang pada Pasal 93, berikut bunyinya:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(mei/mei)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT