Bupati Bogor Terima Keluhan soal PHK, Istana: Bisa Ikut Kartu Pra Kerja

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 19:23 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka musyawarah nasional IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Jokowi cerita minum jamu 3 kali sehari karena ada wabah virus Corona.
Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Bupati Bogor Ade Yasin meminta tanggapan pihak Istana mengenai sejumlah aduan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Corona. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menyarankan agar karyawan yang terkena PHK untuk mengikuti Kartu Pra Kerja.

Awalnya Ade melontarkan pertanyaan bagaimana pemerintah pusat memberikan solusi bagi karyawan yang di PHK akibat COVID-19. Kemudian, Moeldoko menegaskan peluang karyawan nonformal yang terkena PHK akan mendapatkan prioritas di Kartu Pra Kerja.

"Berikutnya terhadap teman-teman khususnya yang di pariwisata terkena PHK atau tidak bisa melanjutkan usaha, mereka ini ada skema Kartu Pra Kerja. Nanti dari 5,6 juta jiwa akan bisa berkembang sekitar 6 juta. Teman-teman yang terkena PHK pekerjaan nonformal mendapat prioritas mengikuti Kartu Pra Kerja," kata Moeldoko melalui siaran langsung dari kanal YouTube CSIS, Senin, (11/5/2020).

Lebih lanjut Ade juga menyampaikan aduan mengenai bantuan sosial yang tidak bisa diterima masyarakat dengan alasan tidak mempunyai nomor induk kependudukan (NIK). Moeldoko pun menjawab dalam hal ini, pihak kepala desa bisa memberikan surat keterangan terhadap mereka yang tidak mempunyai NIK dan tergolong kelompok tidak mampu.

"Bagaimana yang mereka tidak punya KK dan NIK? ini memang tidak mudah karena persyaratan legal formalnya seperti itu, tetapi apakah bisa kira-kira kepala desa membuat surat keterangan, yang menerangkan ini dan seterusnya, termasuk kelompok yang tidak memiliki kartu ini dan seterusnya tetapi masuk dalam kelompok rentan. Di situ kepala desa harus menyatakan bertanggung jawab atas itu, kalau tidak ya kasihan juga memang, hanya karena persyaratan itu mereka tidak dapat apa-apa. Ini masukan akan saya konsultasikan ke Kementerian Sosial solusinya seperti apa," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah menyiapkan program Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang terkena dampak virus Corona, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka yang kesulitan mencari kerja. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan program Kartu Pra Kerja telah dimodifikasi untuk menghadapi dampak virus Corona. Anggarannya pun dinaikkan menjadi Rp 20 triliun.

"Diputuskan pemerintah anggaran Kartu Pra Kerja awalnya di APBN Rp 10 triliun ditambah Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Skemanya diubah pemerintah betul-betul menangani COVID untuk mereka mengalami PHK dan sektor informal yang kesulitan oleh dampak COVID, maka akan ada 5,6 juta peserta yang dibantu oleh program Kartu Pra Kerja," kata Askolani dalam telekonferensi, Rabu (8/4).

(gbr/gbr)