Anies Merasa Pemerintah Pusat Bikin Orang Tak Percaya Data DKI

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 17:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan PSBB di DKI Jakarta. (Dok. Pemprov DKI)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Dok. Pemprov DKI)

Tak ada bukti yang meyakinkan bahwa orang-orang yang telah meninggal itu memang positif COVID-19, maka jenazah yang dimakamkan itu juga tidak bisa dikatakan sebagai korban COVID-19. Meski begitu, Anies menilai angka itu tetap bikin heran.

"Memang benar kita tidak bisa mengatakan itu adalah kasus COVID-19, tapi rata-rata layanan pemakaman itu sekitar 2.700 pemakaman per bulan, dan tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 4 ribu, itu mencengangkan," kata Anies.

Anies Frustrasi dengan Kemenkes, Bukan Jokowi

Dalam wawancara ini, Anies menjelaskan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Jokowi. Konteks persoalan dia dengan pemerintah pusat, lanjut Anies, lebih kepada frustrasi kepada kementerian kesehatan.

"Oh ya, hubungan kami baik. Kami mengadakan pertemuan lewat Zoom hampir setiap pekan. Kami berkomunikasi dengan baik. Mungkin saya harus mengatakan ini lebih kepada soal antara kami dengan Kementerian Kesehatan, itu lebih sebagai frustrasi," kata Anies.

Pemprov DKI harus menekankan kebijakan pembatasan interaksi di lingkup Jakarta. Itu demi mencegah penularan COVID-19. Pada 6 Januari, Pemprov DKI sudah mengadakan pertemuan dengan 180 rumah sakit di Jakarta untuk merespons isu pneumonia Wuhan, nama penyakit akibat virus Corona jenis baru saat itu, karena nama COVID-19 belum ditetapkan. Semua perangkat Pemprov DKI diberi tugas untuk menangkal Corona.

"Saat angka (pasien bergejala pneumonia Wuhan) mulai naik terus, pada saat itu kita tidak diperbolehkan melakukan tes. Jadi ketika kami ada kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional. Kemudian, laboratorium nasional akan mengabarkan apakah hasilnya positif atau negatif," kata Anies.

Jubir Pemerintah Pilih No Comment

Redaksi meminta tanggapan mengenai pernyataan Anies ini ke jubir Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. Pria yang akrab disapa Yuri ini memilih untuk tidak memberikan tanggapan.

"Maaf tidak ada tanggapan," kata Yuri yang juga merupakan pejabat eselon I di Kementerian Kesehatan ini.

Halaman

(dnu/fjp)