Revisi UU Sisdiknas Dinilai Perlu Dibarengi Blue Print Pendidikan RI

Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional masuk dalam salah satu program legislasi nasional. Namun, langkah itu juga harus diikuti dengan cetak biru pendidikan yang jelas. Blue print ini menjadi penting terutama dalam kaitan dengan visi Presiden Jokowi terkait terciptanya SDM unggul di Indonesia.

"Pertanyaan kita sekarang adalah apakah revisi UU Sisdiknas disertai dengan blue print yang jelas? Karena bagaimana pun ini merupakan fondasi awal bagi keseluruhan pendidikan. Pemerintah harus pastikan betul apakah kita punya cetak biru pendidikan yang jelas karena ini akan jadi pijakannya," kata pengamat pendidikan Indra Charismaji.

Hal itu disampaikan dalam webinar Focus Group Discussion bersama Vox Point Indonesia, Minggu (10/5/2020). Dalam FGD ini, Vox Point Indonesia mengangkat tema 'Membangun SDM Unggul Melalui Revisi UU Sisdiknas. Menurut Indonesia, Indonesia memiliki persoalan pendidikan yang sangat mendasar yang berbeda dari negara lain.

"Mulai dari soal kemampuan literasi, infrastruktur pendidikan yang juga terkait dengan dukungan anggaran dan visi pendidikan nasional secara umum," kata Direktur Direktorat Pendidikan Vox Point Indonesia itu.

Dia mengambil contoh soal program pemerintah terkait SDM Unggul yang menyebutkan tingkat literasi mau dinaikkan selama 5 tahun ini dari 371 ke 396. Hal ini kata Indra sangat ironis karena target tersebut jauh di bawah negara-negara lain di dunia.

"Inilah ironisnya, ketika target literasi malah jauh di bawah negara-negara lain. Artinya kalau negara-negara lain tidak ngapa-ngapain maka angka literasi mereka tetap di atas Indonesia. Padahal kalau Unggul itu kan artinya lebih baik, lebih cakap dan lebih hebat dari yang lain. Ini harus jadi catatan untuk pemerintah sehingga kalau ada target unggul ya harus unggul benaran. Jangan hanya slogan saja," beber Indra.

Ditambahkan Indra, Kemendikbud memiliki target pada 2035 tingkat literasi berada di angka 451. Oleh sebab itu, perlu blue print yang jelas dalam arah pendidikan di Indonesia.

"Dan lihat sekarang negara lain angka literasi mereka saja sudah di posisi 487. Lalu letak unggulnya kita itu di mana. Mak harus diperbaiki targetnya. Ini kita baru kemampuan membaca yang menjadi kemampuan dasar dari belajar, belum bicara soal numerasi dan sains yang juga masih lemah," ungkapnya.

Selain angka literasi, Indra menegaskan juga pentingnya kerjasama antara Pemerintah dan Swasta terutama untuk mengatasi kekurangan anggaran pendidikan.

"Karena ternyata angka Rp 500 triliun pendidikan itu juga masih belum cukup sehingga perlu ada terobosan membangun kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta dalam menyusun sistem pendidikan. Aspek ini menurut kami harus masuk dalam revisi UU Sisdiknas," kata Indra.

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan diskusi tersebut merupakan dorongan untuk pemerintah dan juga masyarakat untuk makin peduli dengan kualitas pendidikan nasional.

"Kita ingin memastikan agar revisi UU Sisdiknas saat ini betul-betul menjawab semua masalah pendidikan kita selama ini yang tentu muaranya pada tersedianya SDM unggul yang akan menjadi generasi unggul masa depan Indonesia," ujar Handojo.