.webp)
Pemerintah pusat beberapa hari lalu menyoroti bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta yang dibagikan kepada warga. Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI diminta kompak soal bansos sehingga tak menimbulkan polemik di tengah pandemi virus Corona.
"Yang paling bener satu ya, pusat dan daerah itu harus kompak, kompak itu artinya kalau ada persoalan selesaikan dengan diskusi langsung dengan tatap muka dan tidak perlu diketahui publik bahwa ada polemik di antara mereka. Kenapa polemik di antara pemimpin daerah dan pemimpin pusat itu tidak boleh ketahuan? Karena itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik akan kemampuan pemerintah untuk membantu mereka melewati pandemi," kata pengamat politik Hendri Satrio dalam kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020).
Selain itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI dinilai jangan saling lempar tanggung jawab soal bansos. Hendri menekankan kekompakan antara pusat dan pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Saat 3 Menteri Jokowi Soroti Bansos DKI |
"Kemudian yang kedua, sebelum terjadi polemik, ini harusnya diselesaikan dulu, bukan saling lempar tanggung jawab siapa yang harus menyelesaikan apa. Intinya kekompakan pemerintah pusat dan daerah ini akan mempercepat COVID-19 pergi dari Indonesia," ujarnya.
Hendri menilai pemerintah juga seharusnya mendidik masyarakat agar tidak bergantung kepada bansos. Namun, memberdayakan kemampuan masyarakat agar saling bantu yang membutuhkan.
"Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah rakyat itu harus dididik tidak tergantung dari bansos yang diberikan oleh pemerintah. Jadi apa? Pemerintah harus mengorkestra bantuan-bantuan dari masyarakat untuk bisa bekerja sama atau membantu masyarakat lainnya," ucapnya.
"Pemerintah pusat dan daerah harus sesegera mungkin berkoordinasi sehingga adanya polemik bansos ini tidak terjadi lagi," tambah Hendri.
Lebih lanjut, Hendri mengatakan seluruh ego kepentingan politik lebih baik dihilangkan di tengah bencana. Dia menilai tak perlu ditarik polemik bansos ini ke arah Pemilu 2024.
"Kemudian dalam kondisi bencana seharusnya segala pencitraan dan ego dalam kepentingan politik itu dihilangkan, apapun itu, walaupun tidak terlihat. Yang terlihat adalah sekarang pertarungan dua kubu antara kubu pusat dan kubu Anies, yang ujung-ujungnya ditarik persaingan 2024, padahal 2024 juga masih jauh, Anies juga belum tentu ada yang mengusung calon presiden," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menjadi sorotan menteri kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua menteri setidaknya menyoroti terkait bantuan sosial DKI di tengah pandemi corona.
Dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Sedangkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap ialah hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat dobel.
"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (6/5).
Sementara, Pemprov DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB di Jakarta sudah diterapkan sejak pertengahan April lalu.
"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).
