Naik KRL Jabodetabek Selama PSBB Wajib Bawa Surat Tugas

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 09 Mei 2020 20:32 WIB
PT KCI mendata adanya penurunan jumlah penumpang KRL. Hal itu terjadi setelah adanya imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta kerja dari rumah.
Ilustrasi KRL. (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) sepakat memperketat aturan pergerakan masyarakat pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Penumpang yang hendak naik KRL diwajibkan menunjukkan surat tugas.

"Misalnya, pengguna moda transportasi KRL, harus dapat menunjukkan surat tugas. Hanya orang yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan yang boleh. Kalau tidak ada surat atau di luar delapan sektor itu, bisa diberikan sanksi," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sabtu (9/5/2020) seperti dilansir Antara.

Bima mengatakan, kesepakatan itu hasil rapat koordinasi virtual yang turut diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Riwan Kamil, serta para kepala daerah se-Jabodetabek. Rapat itu membahas evaluasi penerapan PSBB yang menunjukkan adanya penurunan angka kasus Corona. Bima mengatakan, penerapan PSBB harus sejalan antara Bodebek dan DKI.

Menurut Bima, banyak warga di Bodebek yang bekerja di Jakarta sehingga pergerakan masyarakat ke Jakarta dan sebaliknya cukup tinggi. Padahal, pada penerapan PSBB, hanya pegawai pada delapan sektor yang dikecualikan yang mendapat toleransi untuk tetap bekerja, antara lain sektor kesehatan, pangan, logistik, keuangan dan perbankan, energi, dan komunikasi.

Namun, lanjut dia, selama penerapan PSBB, masih banyak masyarakat di luar delapan sektor yang dikecualikan tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Maka itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Bima, akan membuat regulasi terkait pengetatan selama PSBB.

"Kemudian wali kota dan bupati di Bodebek akan membuat juga regulasinya yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar masuk daerah," ujarnya.

Bima menambahkan, regulasi yang akan dibuat Pemkot Bogor akan tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Bima Arya telah menginstruksikan Bagian Hukum dan HAM untuk membuat rancangan Perwali untuk segera ditandatangani.

(idn/jbr)