RK Ungkap Menteri 'Rebutan' Beri Bansos: Kalau Bisa 1 Pintu, 1 Waktu

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Sabtu, 09 Mei 2020 04:03 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Dok. Pemprov Jabar)
Jakarta -

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) mengatakan ada 40 hingga 65 persen populasi di Jawa Barat yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi virus Corona (COVID-19). RK pun curhat rumitnya mengatur bantuan dari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rebutan untuk memberikan bantuan sosial.

"Prediksinya hanya 40 persen (yang butuh bantuan). Ternyata aspirasi dari akar rumput sampai hari ini itu 65 persen. Kita cari-cari uang. Uang ada lah, nggak ada masalah. Tapi poinnya, pemerintah pusat itu semua kementerian ingin ngasih bansos," kata RK dalam program d'Rooftalk yang tayang di detikcom, Jumat (8/5/2020).

"Kementerian Sosial ngasih, Kementerian Desa ngasih, Kementerian Tenaga Kerja lewat Kartu Pra Kerja ngasih, kemarin Kementerian Pariwisata juga ngasih. Masalahnya satu sama lain itu caranya sendiri, mekanismenya sendiri, dan timing-nya sendiri," imbuhnya.

RK menceritakan bantuan-bantuan dari kementerian itu tidak datang dalam waktu yang tidak bersamaan. Ia pun mengaku kesulitan menjelaskan kepada masyarakat soal jatah bantuan yang akan didapatkan.

"Kan bisa dibayangkan rumitnya kan. Mending kalau bantuan-bantuan yang banyak ini datangnya bersamaan ke satu RT, sehingga warga tenang walaupun bentuknya beda-beda. Ini, saya (Pemprov Jabar) tanggal 15, Kemensos tanggal 20, Kemendes tanggal 27, Pak Jokowi bagi sembako tanggal 4 Mei. Sehingga waktu ada yang dibagikan, seperti saya duluan, karena kami melakukan PSBB, jadi kita harus menyamakan PSBB dengan bantuan, maka kita mendahului, itu bedanya dengan Jawa Tengah," ungkap RK.

Hingga kemudian, sebut RK, kecemburuan antarmasyarakat timbul. Kecemburuan itu lah yang menurutnya tidak mudah untuk dihilangkan.

"Nah, orang memang ada dinamika seperti kepala desa dan lain-lain 'kenapa ini dapet, itu nggak dapet?' Nah, si yang nggak dapet itu berburuk sangka, 'oh, berarti saya nggak kebagian'. Padahal bukan nggak kebagian, tapi waktunya belum datang. Jatahnya dia 4 hari kemudian. Nah menjelaskan ini ke masyarakat itu tidak mudah," papar dia.

Karena itulah, RK mengatakan dirinya sudah meminta kepada Presiden Jokowi agar bantuan-bantuan itu datang dalam waktu yang bersamaan. Dengan begitu, akan memudahkan dan tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan penerima bantuan.

"Maka saya sudah di rapat kabinet minta ke Pak Jokowi, yang kemarin ramai rapat dengan Pak Menko PMK, agar satu pintu satu waktu. Kalau bisa satu pintu satu waktu, itu banyak bantuan itu sehingga mau bentuknya dari menteri beda-beda, karena datangnya satu waktu, orang tidak cemburu kan. Karena ini tidak datang satu waktu, orang banyak berburuk sangka bahwa dia nggak kebagian," ujar RK.

(azr/zak)