Gubernur Babel: Tanpa Aturan Ketat, PSBB Pemborosan Sekali

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 08 Mei 2020 18:03 WIB
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan
Foto: Danang Sugianto/detikcom
Jakarta -

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB selama masa pandemi Corona. Menurutnya, bila PSBB tidak dilakukan dengan aturan ketat, hanya akan menimbulkan pemborosan.

"Ada hal yang mungkin kami perlu berikan masukan kepada pemerintah pusat. Saat melakukan PSBB segala macam, PSBB kalau hanya sekedar dilakukan tanpa dikaitkan oleh aturan aturan yang ketat, ini pemborosan sekali," ujar Erzaldi dalam diskusi 'Industry Roundtable Surviving The Covid-19 Preparing The Post from Government Industry Perspective', Jumat (8/5/2020).

Erzaldi mengatakan banyak masyarakat yang meminta PSBB diberlakukan. Namun terdapat kendala dalam menjalankan PSBB, yaitu terkait dana yang dimiliki pemerintah daerah.

"Maka saya nggak mau ketika bertambah kasus positif, masyarakat mendorong untuk PSBB, dia nggak ngerti PSBB kita harus ngapain. Sedangkan dana kita ini terbatas," kata Erzaldi

Erzaldi menuturkan, pihaknya saat memiliki dana terbatas untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Bahkan dia mengatakan dana yang dimiliki untuk bansos diperhitungkan hanya memadai hingga Agustus.

"Saya terus terang saja, alokasi dana kita untuk bantuan, khususnya untuk kehidupan masyarakat bantuan sosial pada masyarakat itu hanya sampai bulan Agustus maksimal. Setelah itu kita nggak ada uang lagi," tuturnya

Dia mengatakan, bila nantinya kebijakan PSBB diperpanjang, pihaknya harus meminjam dana. Namun, menurutnya, hal ini tetap perlu kebijakan dari pemerintah pusat.

"Ini sudah kita realokasikan retribusi, jadi misal kalau terjadi perpanjang, otomatis semua kita utangkan kita bayar di tahun depan. Ini perlu kebijakan dari pemerintah pusat. Makanya kami jauh-jauh hari sekarang, insyaallah ini Belitung dan Belitung Timur sama Bangka Selatan udah hijau," tuturnya.

Untuk mengatasi penyebaran pandemi ini, Erzaldi mengatakan, pihaknya ak tetap melakukan pemeriksaan rapid test. Nantinya, bila hasil rapid test positif di bawah lima persen, wilayah tersebut dapat ditetapkan menjadi zona hijau.

"Tapi insyaallah kita akan mengadakan rapid test sehingga dalam rapid test ini insyaallah kita random, seperti pelaksanaan pemilu, kita random. Ketika masyarakat misalnya satu desa kita ambil 100 orang, ketika rapid test-nya di bawah 5 persen, ini bisa follow up menjadi daerah hijau," kata Erzaldi.

"Selanjutnya mereka akan kita ambil kebijakan dapat melakukan kehidupan new normal tadi, tetap pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya jaga jarak. Mereka agak sedikit bebas bergerak, tidak mesti kita jaga dan awasi," sambungnya.

(dwia/dnu)