.webp)
Pelaksanaan program Kartu Pra Kerja jadi kontroversi. Anggota Fraksi Golkar DPR Nusron Wahid menyatakan program ini bermanfaat meski di tengah kondisi pandemi.
"Kartu Pra Kerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Dan mitra Kartu Pra Kerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis Ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu," kata Nusron kepada wartawan, Jumat (8/5/2020). Nusron berdiskusi secara virtual dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.
Menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan Pra Kerja hanya dinikmati platform digital besar. Dia menyatakan pelatihan Pra Kerja sebagian besar justru dinikmati pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata," ujar Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Nusron menyebut Kartu Pra Kerja merupakan program Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19. Apalagi, peserta mendapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus mendapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.
"Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," ujarnya.
Menurut Nusron, pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham, ada kecenderungan memiliki tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi pihak-pihak yang menghembuskan adanya korupsi dalam program Kartu Pra Kerja.
"Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," ulasnya.
KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara, mengungkapkan jumlah SMK yang terlibat dalam program Kartu Pra Kerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. "Kami berkepentingan dengan Kartu Pra Kerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha," ujarnya.
Simak juga video Jokowi: Korban PHK Jadi Prioritas Dapat Kartu Pra Kerja:
(tor/tor)
