ICW Kritik Cara Baru KPK Tak Umumkan Tersangka Sebelum Ditangkap

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 08 Mei 2020 15:38 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Nurin-detikcom)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Nurin/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik cara baru KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, yang tak mengumumkan status tersangka terlebih dahulu. ICW menilai penyataan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang mengaitkan pengumuman status tersangka dengan potensi tersangka kabur tidak relevan.

"Mengaitkan pengumuman penetapan tersangka oleh KPK dengan potensi pelaku kejahatan korupsi melarikan diri sebenarnya tidak relevan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Sebab, Kurnia menyebut selama ini KPK selalu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlebih dahulu sebelum menggelar konferensi pers penetapan tersangka. Menurut Kurnia, hal itu terjadi ketika KPK menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Contohnya, saat KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka Imam Nahrawi. Saat itu Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, mengatakan bahwa SPDP sudah dikirimkan jauh-jauh hari sebelum konferensi pers. Ini sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 yang lalu saat menguji Pasal 109 ayat (1) KUHAP," sebutnya.

Kurnia mengatakan pengumuman status tersangka pada dasarnya merupakan penerapan Pasal 5 UU KPK yang mengharuskan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya berasaskan pada nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Selain itu, menurut Kurnia, Nawawi harusnya memahami jika KPK mempunyai kewenangan untuk meminta penerbitan pelarangan ke luar negeri terhadap tersangka yang dinilai bisa melarikan diri. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPK.

"Selain itu, mestinya Pak Nawawi paham bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang melarikan diri dengan menggunakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a UU KPK. Pasal ini menjelaskan bahwa KPK berwenang memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Jadi kalau dirasa seorang tersangka berpotensi melarikan diri, ya KPK tinggal gunakan saja ketentuan itu," katanya.

Simak video Agar Korupsi Berkurang, Novel: Bersihkan Dulu Penegak Hukumnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2