Tata Ruang 2020-2039: Reklamasi Jakarta Jalan Terus, Ini Rambu-rambunya

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Mei 2020 10:44 WIB
Usai digunakan untuk pengibaran bendera saat 17 Agustus 2019 kemarin, Anies tegaskan Pulau Reklamasi bukanlah lahan pribadi.
Pulau reklamasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur) ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mengatur pulau reklamasi di pantai Jakarta.

"Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase," demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang tata ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur) yang dikutip detikcom, Jumat (8/5/2020).

Pulau reklamasi yaitu Pulau C, D, G, N di pesisir pantai utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pulau Reklamasi itu berfungsi untuk:

Kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya;
kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik; dan/ atau
kawasan peruntukan kegiatan pariwisata.

"Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut," ujar Pasal 121 huruf c.

Ketentuan lain yang diberlakukan untuk Pulau Reklamasi adalah:

Peruntukan kegiatan pada setiap pulau mempertimbangkan peruntukan pada pulau utama di depannya;
pengaturan intensitas ruang di Pulau Reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40% sesuai dengan hasil kajian;
meminimalisir timbulnya bangkitan dan tarikan yang membebani daratan utama (mainland); dan
mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Sebagaimana diketahui proyek reklamasi Jakarta dipenuhi tarik-ulur yang cukup alot. Perizinannya bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kini masih diperiksa di tingkat kasasi.

Tonotn juga video Pandangan Dua Cawagub DKI Soal Reklamasi:

(asp/gbr)