Tentang SE Mendes Halim di Ribut-ribut Bupati Boltim vs Bupati Lumajang

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Mei 2020 12:09 WIB
Beredar video adu mulut antara Bupati Lumajang Thoriqul Haq vs Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar. Mereka adu mulut soal bantuan untuk masyarakat di tengah wabah Corona.
Foto: Bupati Lumajang Thoriqul Haq adu mulut dengan Bupati Boltim Sehan Salim Lanjdar (Dok. tangkapan layar video)
Jakarta -

Bupati Lumajang Thoriqul Haq versus Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar adu mulut mengenai bantuan pemerintah. Ribut-ribut ini juga menyinggung Surat Edaran (SE) Mendes Abdul Halim Iskandar tentang penggunaan Dana Desa.

Bupati Boltim Sehan Salim mengkritik Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Sehan Salim mengkritik surat edaran yang menyatakan penggunaan Dana Desa hanya bisa lewat program padat karya, bukan yang lain-lain. Padahal, Sehan menyebut pihaknya telah merealokasi anggaran--salah satunya dari Dana Desa--untuk penanganan COVID-19 sebelum surat Mendes itu turun.

"Intinya Dana Desa hanya untuk padat karya, tidak untuk macam-macam. Sehingga rencana kita pakai Dana Desa batal setelah surat itu turun," ucap Sehan, Senin (6/5/2020).

Sehan menyebut surat dari Mendagri Tito Karnavian kepada para bupati turun seminggu kemudian. Surat itu, menurutnya, mengenai pergeseran penggunaan Dana Desa.

"Seminggu kemudian, turun lagi surat dari Mendagri kepada para bupati agar segera memerintahkan kepala desa menggeser Dana Desa untuk kepentingan COVID-19 termasuk masalah sosial, masalah pembelian sembako," kata Sehan.

Sehan melanjutkan, Mendes PDTT kemudian menurunkan surat lagi, kali ini SE Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggan, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Sikap Mendes PDTT lewat sejumlah surat inilah yang dikritik Sehan. Menurut Sehan, ini memperlambat kerja daerah dalam menangani COVID-19.

"Surat Menteri Desa seminggu lagi turunkan surat nomor 11. Intinya pertama lakukan padat karya, kedua soal BLT. Saya kaget, kenapa pembantu Presiden dalam hal ini menteri kok tidak koordinasi. Padahal kita di daerah harus ambil langkah cepat COVID-19 ini," ucap Sehan.

Sikap Sehan ini disoroti Bupati Lumajang Thoriq. Sehan pun bingung kenapa Bupati Lumajang balik menyerangnya, padahal dirinya mengkritisi pusat, bukan sesama daerah.

Lalu, seperti apa SE Mendes PDTT yang dipermasalahkan Sehan Salim? SE Nomor 11 tahun 2020 memuat aturan soal penerima jaring pengaman sosial yang sebelumnya tak termaktub di SE nomor 8 tahun 2020. Berikut ini isinya:

Simak juga video Berani Main Mata dengan Pemudik, Polisi Siap-siap Dipecat!: