Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta pemerintah untuk mempersiapkan diri terkait dampak langsung residivisme akibat asimilasi nara pidana di tengah pandemi Corona. Dia menyebut persoalan asimilasi bukan untuk dibandingkan dan diperdebatkan.
"Asimilasi itu bukan bicara soal penghematan anggaran, bukan bicara soal perbandingan dengan negara lain bahwa manfaat atau mudharat, asimilasi bicara soal penanganan kemanusiaan yang ada di lapas dari dampak darurat COVID-19," kata Herman saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).
Herman meminta pemerintah juga harus siap dengan konsekuensi residivisme yang ada dengan keputusan melakukan asimilasi. Bukan justru membandingkannya dengan negara lain atau dunia.
"Asimilasi ini keputusan besar yang dilakukan pemerintah dengan semua konsekuensi yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan semua resiko yang ada, jangan asimilasi ini dipakai buat perdebatan manfaat dan mudaharat," ucap Herman.
"Apapun yang diputuskan karena situasi darurat COVID, keputusan asimilasi dengan segala resiko, sekarang semua pihak jangan perdebatkan keputusan itu, karena pasti ada resiko, manfaat dan mudharat, tapi bukan untuk dikalkulasikan," sambungnya.
Herman menyebut segala keputusan pasti ada sisi negatifnya. Namun menurut dia keputusan pemerintah juga didasari atasu sisi kemanusiaan para warga binaan terhadap bahaya COVID-19.
"Memang kalau mencari salah pasti ada salahnya, ternyata yang dibebaskan kembali melakukan kejahatan, tapi berapa persen, dibandingkan keputusan kemanusiaan, kembali pada prinsip HAM, siapapun mereka, warga binaan, mereka ini adalah anak bangsa, manusia, mereka orang-orang khilaf," sebut Herman.
Simak juga video Beragam Modus Pemudik Hindari Pemeriksaan Polisi:
