Jokowi Minta Corona Turun Bulan Mei, Komisi XI DPR: Masuk Akal Asalkan Serius

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 07 Mei 2020 07:58 WIB
Saleh Daulay
Foto: Tsarina/detikcom
Jakarta -

Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN menyebut permintaan Presiden Joko Widodo menurunkan kurva kasus Corona pada Mei 2020 masih mungkin terjadi. Namun pemerintah dan semua pihak harus serius jika ingin itu terlaksana.

"Kalau presiden ingin capai target yang dia sebutkan, sebetulnya itu masuk akal selama semua pihak yang diajak dan tegakan aturan itu betul-betul ikut, kalau tidak tentu susah, saya liat memang itu kelemahannya," kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Saleh menyebut yang ada saat ini di lapangan adalah pemerintah belum tegas dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Terutama, sebutnya, terkait pembatasan sosial berskala besar yang belum diberlakukan secara disiplin dan efektif.

"Penting diperhatikan sejauh mana keseriusan pemerintah untuk menegaskan dan mendisiplinkan seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, misal gimana agar program PSBB dan physical distancing, social distancing itu betul-betul diberlakukan efektif dan disiplin, kalau liat yang ada sekarang, ternyata PSBB menurut saya belum berlaku efektif," ucap Saleh.

Saleh mengatakan pemerintah juga harus bisa memastikan masyarakat yang berada di dalam rumah dan melakukan PSBB tetap terjamin kehidupannya. Menurutnya aturan bisa ditaati kalau aturan tersebut juga melindungi masyarakat.

"Kalau sistem jaring pengaman sosialnya nggak bagus, nggak kuat, saya khawatir nggak tahan juga masyarakat ini, tetap aja mereka harus keluar, sementara Pak Presiden nyatakan dengan harga apapun kita harus bisa mengurangi kan gitu. Ketaatan orang pada suatu hukum itu sangat berkaitan sejauh mana aturan itu melindungi mereka juga. Jadi kalau misal dipaksa untuk tidak keluar rumah tapi apakah bisa lindungi mereka, keluarga aman? Bisa makan?," ujarnya.

Selain itu, Saleh juga menyampaikan harus adanya ketegasan terhadap aturan-aturan yang ada. Dia menyebut peraturan terkait PSBB dan yang lainnya harus juga berlaku untuk semua pihak dan semua kelompok.

"Ya tapi berkepentingan menjaga virus ini bisa diputus tetap bersabar, tetapi itu mestinya itu berlaku pada semua orang, semua pihak dan semua kelompok, konsisten melakukan kebijakan yang sudah ditetapkan, kalau melanggar harus disanksi, didenda, kalau tidak bisa denda, misal kerja kegiatan sosial," sebutnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya fokus terkait penanganan virus Corona (COVID-19). Jokowi ingin pada Mei ini kurva kasus positif Corona di Indonesia sudah menurun.

"Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun. Dan masuk pada posisi sedang di Juni, di bulan Juli harus masuk posisi ringan. Dengan cara apa pun," kata Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/5/2020).

Jokowi mengatakan upaya tersebut harus dilakukan semua pihak. Tak hanya pemerintah, Jokowi juga ingin masyarakat ikut terlibat dalam penanganan Corona.

Pemerintah: PSBB Senjata Terbaik Untuk Kendalikan Covid-19:

(maa/mae)