.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih mendata penerima bantuan sosial (bansos) tahap 2. Terdapat penambahan data penerima manfaat hingga mencapai 2 juta kepala keluarga (KK).
Awalnya, pendataan bansos di DKI Jakarta pada masa pembahasan sosial berskala besar (PSBB) sebanyak 1,19 juta KK. Lalu, karena ada kesalahan, maka data penerima hanya 1,16 KK.
"Untuk yang dari DKI kan (target) 1,2 juta KK. Tapi dari data yang kita lakukan pendistribusian ini ada 1.194.633. Kemudian yang terakhir setelah dikonsolidasikan ada 1,163 juta sekian," ucap Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Irmansyah, kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).
Setelah ada evaluasi pendataan, Irmansyah menyebut, akan ada penambahan jumlah penerima manfaat sampai dengan 2 juta KK. Namun, angka tersebut masih terus dibahas.
"Ya ada penambahan. Untuk tahap ke dua, akan bertambah. Disampaikan Biro Tapem (Tata Pemerintahan), mungkin nanti akan dilakukan pendataan. Tapi data sementara kurang lebih 2 juta-an. Tapi kan lagi dilakukan pemadatan dulu," ucap Irmansyah.
Pemprov DKI Jakarta masih menggunakan kriteria miskin dan rawan miskin untuk pendataan. Masukan data baru akan diverifikasi ke lapangan untuk dinilai.
"Dari RW ada kriteria, antara lain penghasilan di bawah Rp 5 juta. Kalau yang lainnya ada komunitas-komunitas termasuk paguyuban Jateng ya. Nah itu beberapa kriteria yang dilakukan verifikasi di lapangannya dengan Kemensos untuk tahap kedua," ucap Irmansyah.
Irmansyah mengakui ada kesalahan pendataan pada saat pembagian bansos tahap pertama. Penyebabnya, karena sumber data penerima bansos yang beragam.
"Ya, itu tadi kan memang terjadi karena kita pakai data awal. Dari PPU, pekerja penerima upah dari Disnaker. Dari situ kita pendekatannya di KK. Bisa jadi kepala keluarganya memang mampu dan bahkan dikenal," kata Irmansyah.
