Anggota DPR: PSBB Plus Penting, tapi Harus Komprehensif-Tak Kontroversial

Mochamad Zhacky - detikNews
Rabu, 06 Mei 2020 18:37 WIB
Marwan Jafar
Marwan Jafar (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar melihat pemerintah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) plus. Menurut Marwan, PSBB plus penting, tapi harus dilakukan dengan komprehensif agar tidak menimbulkan kontroversi.

"PSBB plus itu sinkronisasi ekonomi dan kesehatan, harus disampaikan dengan komunikasi yang baik, yang komprehensif, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kontroversi," kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Marwan sebelumnya mengusulkan penerapan PSBB plus. Yang dimaksud PSBB plus, menurut Marwan, adalah penerapan PSBB dengan mengedepankan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan kesehatan.

Dia mengatakan PSBB plus menjadi penting karena sektor ekonomi terhenti selama aturan ketat berjalan. Namun, sebut dia, protokol kesehatan juga wajib dilaksanakan.

"Bahwa kegiatan ekonomi harus bergerak, iya, tapi harus sesuai protokol kesehatan yang jelas," terang Marwan.

Marwan kemudian mengingatkan kembali pentingnya rapid test COVID-19. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) itu juga mendorong sejumlah daerah zona merah Corona yang belum menerapkan PSBB segera memberlakukan.

"Rapid test, sekali lagi, harus dilakukan untuk mengukur apakah ini (kasus positif Corona) stagnan atau justru meningkat. Kasus DKI meningkat, Jawa Timur meningkat, sekarang Jawa Tengah dan Jawa Barat harus di-rapid test secara keseluruhan," sebut Marwan.

Namun, Marwan menyadari rapid test COVID-19 membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, dia meminta kementerian/lembaga dan BUMN yang ditugasi memenuhi sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Corona untuk bergerak cepat.

"Ini sehubungan dengan BUMN yang ditugasi untuk mengadakan APD ini harus siap. Kalau rapid test ini setengah-setengah berarti BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi APD belum bekerja dengan baik. Begitu juga kementerian-kementerian dan lembaga yang direkomendasi itu belum kerja dengan baik," pungkasnya.

(zak/fjp)